Partai Pemerintah Dituding Bungkam SBY dan AHY, Waketum PAN: Itu Hil yang Mustahal
Minggu, 25 September 2022 - 17:12 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi meyakini tidak ada partai pemerintah yang alergi, bahkan melarang partai oposisi untuk melakukan kritik. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi meyakini tidak ada partai pemerintah yang alergi, bahkan melarang partai oposisi untuk melakukan kritik. Hal ini ditegaskan Viva Yoga menanggapi pernyataan Balitbang Partai Demokrat yang menyebut ada kader partai pemerintah melarang Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) berbicara.
"Saya meyakini tidak ada partai pemerintah alergi terhadap saran atau kritik yang datangnya dari partai politik di luar pemerintah, masyarakat, akademisi, pengamat politik, atau siapapun warga bangsa," kata Viva Yoga kepada MNC Portal, Minggu (25/9/2022).
Menurut Yoga, anggota partai pemerintah saat rapat-rapat Komisi DPR justru melakukan otokritik terhadap kinerja kementerian dan lembaga. Tujuannya agar pemerintah dapat berjalan dengan bersih, efektif, efisien, dan program yang dilaksanakan sesuai dengan aspirasi rakyat.
Baca juga: Sebut Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jurdil, SBY Putuskan untuk Turun Gunung
"Partai koalisi pemerintah itu taat Konstitusi dan mengerti serta melaksanakan peraturan perundangan-undangan. Tidak mungkin sewenang-wenang, otoriter, menggunakan pendekatan kekuasaan, atau menyumpal suara demokrasi," ucapnya.
Yoga menjelaskan, hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin di Pasal 28 UUD 1945.
"Jadi jika ada partai koalisi pemerintah yang diisukan atau dituduh melarang kader partai di luar pemerintah untuk berbicara atau mengkritik, maka kata Asmuni Srimulat, itu suatu hil yang mustahal, alias hal yang mustahil, he.. he.. he..," kelakarnya.
"Saya meyakini tidak ada partai pemerintah alergi terhadap saran atau kritik yang datangnya dari partai politik di luar pemerintah, masyarakat, akademisi, pengamat politik, atau siapapun warga bangsa," kata Viva Yoga kepada MNC Portal, Minggu (25/9/2022).
Menurut Yoga, anggota partai pemerintah saat rapat-rapat Komisi DPR justru melakukan otokritik terhadap kinerja kementerian dan lembaga. Tujuannya agar pemerintah dapat berjalan dengan bersih, efektif, efisien, dan program yang dilaksanakan sesuai dengan aspirasi rakyat.
Baca juga: Sebut Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jurdil, SBY Putuskan untuk Turun Gunung
"Partai koalisi pemerintah itu taat Konstitusi dan mengerti serta melaksanakan peraturan perundangan-undangan. Tidak mungkin sewenang-wenang, otoriter, menggunakan pendekatan kekuasaan, atau menyumpal suara demokrasi," ucapnya.
Yoga menjelaskan, hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin di Pasal 28 UUD 1945.
"Jadi jika ada partai koalisi pemerintah yang diisukan atau dituduh melarang kader partai di luar pemerintah untuk berbicara atau mengkritik, maka kata Asmuni Srimulat, itu suatu hil yang mustahal, alias hal yang mustahil, he.. he.. he..," kelakarnya.
Lihat Juga :
