Sebut Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jurdil, SBY Putuskan untuk Turun Gunung
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan ada tanda-tanda Pemilu 2024 akan berjalan tidak jujur dan adil (Jurdil). Oleh sebab itu, dia berinisiatif turun gunung menghadapi pesta demokrasi tersebut.
Hal itu disampaikan mantan Presiden ke-6 RI saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, 16 September 2022.
SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapai Pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak jujur. "Konon akan di Atur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka. Dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya dalam video akun tiktok Partai Demokrat.
Dari informasi yang dia peroleh, Partai Demokrat juga tidak akan diberikan kesempatan mengajukan capres dan cawapres. Hal itu disebabkan karena Partai Demokrat oposisi. Termasuk juga dengan partai lainnya yang berkoalisi dengan Demokrat.
"Jahat bukan?, Menginjak injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka, pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga Rakyat," tegasnya.
"Dan ingat selama sepuluh tahun dulu, kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.
Hal itu disampaikan mantan Presiden ke-6 RI saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, 16 September 2022.
SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapai Pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak jujur. "Konon akan di Atur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka. Dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya dalam video akun tiktok Partai Demokrat.
Dari informasi yang dia peroleh, Partai Demokrat juga tidak akan diberikan kesempatan mengajukan capres dan cawapres. Hal itu disebabkan karena Partai Demokrat oposisi. Termasuk juga dengan partai lainnya yang berkoalisi dengan Demokrat.
"Jahat bukan?, Menginjak injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka, pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga Rakyat," tegasnya.
"Dan ingat selama sepuluh tahun dulu, kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.
(cip)