Belajar dari Sejarah Konflik PPP, Ini yang Terjadi bila Suharso Melawan

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas ketua umum PPP. Dia sebelumnya ditunjuk menggantikan Suharso Monoarfa melalui Mukernas di Banten, Minggu (5/9/2022).

Hingga hari ini, belum jelas sebenarnya apa yang menyebabkan Suharso didongkel dari kursi ketua umum PPP. Satu hal yang pasti, pergantian ketua umum di pertengahan “jalan” ini melengkapi sejarah konflik PPP dalam tiga periode kepemimpinan terakhir.

Suharso sendiri ingin mengakhiri konflik dengan kubu Mardiono secara baik. "Ya nantilah kita selesaikan baik-baik. Udah… udah…udah," kata Suharso di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).



Pengamat Politik Citra Institute Yusa' Farchan berpandangan, konflik ini bisa berkepanjangan jika Suharso melawan, dan dualisme sebagaimana Djan Farid vs M. Rommahurmuziy beberapa waktu lalu bisa terulang.

"Jika Suharso melawan, maka konflik di tubuh PPP berpotensi meluas dan akan terjadi dualisme kepengurusan," kaga Yusa' saat dihubungi, Senin (12/9/2022).

Yusa' menjelaskan, tentu konflik tersebut semakin menambah berat tantangan PPP dalam menghadapi Pemilu 2024. Bahkan, PPP terancam tidak bisa lolos ke Senayan jika gejolak internal tersebut berlangsung berlarut-larut. Semestinya PPP sebagai partai tua bisa belajar dari sejarah agar konflik serupa tidak terulang.

"Sebagai partai tua yang sarat pengalaman, harusnya PPP bisa belajar dari sejarah dengan tidak mengulangi konflik tersebut," sarannya.

Menurut Yusa', sangat disayangkan kalau kemudian ke depan PPP tidak punya wakil di Senayan akibat buruknya tata kelola parpol.

Dalam konteks Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), sambung dia, konflik PPP juga berpotensi mengganggu soliditas dan performa KIB.

"Apalagi KIB belum memiliki calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) definitif yang akan diusung," imbuh Yusa.



Dia menambahkan, konflik berulang yang terjadi di tubuh PPP menandai buruknya sistem kelembagaan parpol terutama dalam menyelesaikan konflik. Akar dari konflik tersebut tidak bisa dilepaskan dari buruknya kepemimpinan dan pragmatisme kekuasaan.

"Anatomi konflik di tubuh PPP menjadi potret atas problematika parpol yang kerap mengabaikan pentingnya kepemimpinan institusional-demokratis," terangnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan, agar konflik tidak meluas dan berkepanjanhan, sebaiknya Suharso dan Mardiono serta elite-elite PPP melakukan islah. Penyelesaian lewat pengadilan jelas akan menguras waktu dan energi.

"Jadi, islah dengan kompromi politik tertentu menurut saya akan lebih baik," tandas Yusa'.