Pekan Ini, Bansos untuk Warga Terdampak Corona Akan Dicairkan
Selasa, 14 April 2020 - 06:27 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo telah meminta kepada menteri sosial dan menteri keuangan agar dana bansos tersebut segera diberikan kepada masyarakat. Foto: dok/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan dana dalam program bantuan sosial (bansos) total sebanyak Rp110 triliun bagi mereka yang terdampak wabah virus corona (Covid-19). Anggaran yang diambil dari APBN 2020 itu akan segera dicairkan pekan ini untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada menteri sosial dan menteri keuangan agar dana bansos tersebut segera diberikan kepada masyarakat. Bansos yang dirancang pemerintah meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga bantuan khusus bagi warga Jabodetabek agar tidak mudik Lebaran.
“Saya minta menteri sosial, menteri keuangan, minggu ini semua harus bisa jalan. Ini sudah sangat-sangat mendesak,” ucap Jokowi saat membuka rapat terbatas kemarin.
Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan berbagai program jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. Jokowi meminta semua program yang sudah dicanangkan harus direalisasikan tanpa terkecuali.
Menurut Jokowi, percepatan penyaluran bansos ini karena masyarakat sudah sangat membutuhkan sehingga jangan sampai masyarakat tidak percaya dengan pemerintah karena bantuan tidak segera turun.
“Saya turun ke bawah kemarin, saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat bahwa kita ini hanya omong saja, barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat,” kata dia.
Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, penyebaran Covid-19 berdampak pada sektor tenaga kerja di mana banyak pekerja yang diberhentikan maupun dirumahkan.
“Terdapat sekitar 1,6 juta warga negara kita yang telah mendapatkan PHK (pemutusan hubungan kerja) dan dirumahkan,” kata Doni.
Dia mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan agar program Kartu Prakerja segera dilaksanakan. Khusus untuk program Kartu Prakerja telah dianggarkan Rp20 triliun dengan target menyasar 5,6 juta orang. “Sehingga, Bapak Presiden menugaskan untuk segera diberikan Kartu Prakerja,” ucap dia.
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, rencana pemberian Kartu Prakerja akibat pandemi Covid-19 kepada pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan dinilai terburu-buru.
Pasalnya, diperlukan waktu yang tidak singkat untuk mendata perusahaan mana yang melakukan PHK atau merumahkan karyawannya. Bhima bahkan memperkirakan program tersebut akan gagal sebelum dimulai.
“Tidak mudah mendata perusahaan untuk menyetor jumlah karyawannya yang dirumahkan atau di PHK, yang dibutuhkan itu adalah uang tunai melalui bantuan langsung tunai,” kata dia.
Menurut dia, dalam program Kartu Prakerja misalnya ada pos bantuan yang diberikan sebesar Rp1 juta untuk pelatihan online dalam rangka meningkatkan skill, sedangkan sisanya Rp500.000 untuk kebutuhan sehari-hari. “Ini tidak sesuai sasaran kebutuhan masyarakat dalam kondisi begini, masyarakat butuh uang tunai. Bukan pelatihan online. Apalagi kondisinya, belum tentu semua melek online,” ungkap dia.
Dia menambahkan, masyarakat yang terdampak korona dan terkena PHK atau dirumahkan membutuhkan uang untuk membayar cicilan kredit, termasuk membeli kebutuhan sehari-hari. “Makanya, kalau saya bilang ini Proyek Bondowoso lagi karena terkesan terburu-buru. Lebih pas kalau langsung lewat BLT, itu lebih tepat sasaran,” pungkas dia.
Di bagian lain, data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, sebagian besar pemerintah daerah (pemda) telah melakukan realokasi anggaran untuk program jaring pengaman sosial. Dari total anggaran realokasi Rp55 triliun, sebesar Rp23,55 triliun di antaranya dialokasikan untuk program Jaring Pengaman Sosial.
“Alokasi anggaran penyediaan Jaring Pengaman Sosial berjumlah Rp23,55 triliun,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dalam siaran persnya.
Ardian menyebut, alokasi Jaring Pengaman Sosial tersebut berasal dari tiga pos belanja, yakni kegiatan rapat, seminar, ataupun perjalanan dinas sebesar Rp2,03 triliun. Kemudian alokasi hibah/bansos Rp14,37 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) Rp7,14 triliun.
Dia menyebutkan, daerah yang mengalokasikan anggaran tertinggi untuk Jaring Pengaman Sosial adalah Provinsi DKI Jakarta yakni Rp6,57 triliun. (Dita Angga/Ichsan Amin)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada menteri sosial dan menteri keuangan agar dana bansos tersebut segera diberikan kepada masyarakat. Bansos yang dirancang pemerintah meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga bantuan khusus bagi warga Jabodetabek agar tidak mudik Lebaran.
“Saya minta menteri sosial, menteri keuangan, minggu ini semua harus bisa jalan. Ini sudah sangat-sangat mendesak,” ucap Jokowi saat membuka rapat terbatas kemarin.
Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan berbagai program jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. Jokowi meminta semua program yang sudah dicanangkan harus direalisasikan tanpa terkecuali.
Menurut Jokowi, percepatan penyaluran bansos ini karena masyarakat sudah sangat membutuhkan sehingga jangan sampai masyarakat tidak percaya dengan pemerintah karena bantuan tidak segera turun.
“Saya turun ke bawah kemarin, saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat bahwa kita ini hanya omong saja, barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat,” kata dia.
Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, penyebaran Covid-19 berdampak pada sektor tenaga kerja di mana banyak pekerja yang diberhentikan maupun dirumahkan.
“Terdapat sekitar 1,6 juta warga negara kita yang telah mendapatkan PHK (pemutusan hubungan kerja) dan dirumahkan,” kata Doni.
Dia mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan agar program Kartu Prakerja segera dilaksanakan. Khusus untuk program Kartu Prakerja telah dianggarkan Rp20 triliun dengan target menyasar 5,6 juta orang. “Sehingga, Bapak Presiden menugaskan untuk segera diberikan Kartu Prakerja,” ucap dia.
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, rencana pemberian Kartu Prakerja akibat pandemi Covid-19 kepada pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan dinilai terburu-buru.
Pasalnya, diperlukan waktu yang tidak singkat untuk mendata perusahaan mana yang melakukan PHK atau merumahkan karyawannya. Bhima bahkan memperkirakan program tersebut akan gagal sebelum dimulai.
“Tidak mudah mendata perusahaan untuk menyetor jumlah karyawannya yang dirumahkan atau di PHK, yang dibutuhkan itu adalah uang tunai melalui bantuan langsung tunai,” kata dia.
Menurut dia, dalam program Kartu Prakerja misalnya ada pos bantuan yang diberikan sebesar Rp1 juta untuk pelatihan online dalam rangka meningkatkan skill, sedangkan sisanya Rp500.000 untuk kebutuhan sehari-hari. “Ini tidak sesuai sasaran kebutuhan masyarakat dalam kondisi begini, masyarakat butuh uang tunai. Bukan pelatihan online. Apalagi kondisinya, belum tentu semua melek online,” ungkap dia.
Dia menambahkan, masyarakat yang terdampak korona dan terkena PHK atau dirumahkan membutuhkan uang untuk membayar cicilan kredit, termasuk membeli kebutuhan sehari-hari. “Makanya, kalau saya bilang ini Proyek Bondowoso lagi karena terkesan terburu-buru. Lebih pas kalau langsung lewat BLT, itu lebih tepat sasaran,” pungkas dia.
Di bagian lain, data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, sebagian besar pemerintah daerah (pemda) telah melakukan realokasi anggaran untuk program jaring pengaman sosial. Dari total anggaran realokasi Rp55 triliun, sebesar Rp23,55 triliun di antaranya dialokasikan untuk program Jaring Pengaman Sosial.
“Alokasi anggaran penyediaan Jaring Pengaman Sosial berjumlah Rp23,55 triliun,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dalam siaran persnya.
Ardian menyebut, alokasi Jaring Pengaman Sosial tersebut berasal dari tiga pos belanja, yakni kegiatan rapat, seminar, ataupun perjalanan dinas sebesar Rp2,03 triliun. Kemudian alokasi hibah/bansos Rp14,37 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) Rp7,14 triliun.
Dia menyebutkan, daerah yang mengalokasikan anggaran tertinggi untuk Jaring Pengaman Sosial adalah Provinsi DKI Jakarta yakni Rp6,57 triliun. (Dita Angga/Ichsan Amin)
(yuds)
Lihat Juga :
