Bantuan Operasional Pesantren Bakal Cair Bulan Ini
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan sejumlah kementerian membantu pondok pesantren , serta sekolah-sekolah diniyah dan perekonomian para gurunya yang terdampak pandemi COVID-19 .
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono mengatakan rencananya bulan ini bantuan operasional pesantren (BOP) akan mulai didistribusikan untuk pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Ada juga dukungan sarana dan prasarana, seperti penyediaan hand sanitizer dan wastafel.
Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan pembangunan tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK). Peningkatan jumlah MCK di lembaga pendidikan yang berupa asrama penting untuk mencegah penularan virus corona.( )
"MCK ini persoalan sendiri. Memang banyak dilema. Kementerian Agama akan memberikan BOP dan pembelajaran daring kepada pesantren. Kementerian lain, BNPB, Kemenkes, dan pemda membantu rapid test dan macam-macam," katanya kepada SINDOnews, Selasa (4/8/2020).
Pemberian fasilitas tes COVID-19 oleh satuan tugas dan pemerintah daerah cukup membantu para santri. Apalagi di tengah pandemi virus corona, perekonomian orang tua mereka juga terdampak. "Bayangkan santri harus bayar. SPP itu nunggak-nunggak. Ekonominya terdampak," kata Waryono.
Dia mengungkapkan, para guru sekolah diniyah juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Desa PDTT). Direktorat PD Pontren Kemenag menyuplai data para guru dan sekolah yang terdampak pandemi COVID-19.
Pria asal Cirebon itu mengakui masalah utama pemberian bantuan kepada para guru ini adalah data. Namun, dia memastikan para guru yang terdampak mendapatkan bantuan sekitar Rp600.000 per bulan. Bantuan itu disalurkan ke lebih 10.000 guru. ( )
Kemenag juga membantu sekitar ribuan pesantren dan sekolah. Waryono mengajak semua pihak, terutama pemangku kebijakan, untuk memperhatikan kesejahteraan para guru.
Dia mengungkapkan banyak lembaga pendidikan dikelola oleh guru honerer. Hal itu tentu membuat kualitas pendidikan tidak maksimal. "Mereka tidak fokus mengajar, tapi bagaimana bertahan hidup. Ya masa honor Rp300.000 satu bulan. Mereka masih harus ke sawah. Ngajar tinggal lelah," katanya.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono mengatakan rencananya bulan ini bantuan operasional pesantren (BOP) akan mulai didistribusikan untuk pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Ada juga dukungan sarana dan prasarana, seperti penyediaan hand sanitizer dan wastafel.
Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan pembangunan tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK). Peningkatan jumlah MCK di lembaga pendidikan yang berupa asrama penting untuk mencegah penularan virus corona.( )
"MCK ini persoalan sendiri. Memang banyak dilema. Kementerian Agama akan memberikan BOP dan pembelajaran daring kepada pesantren. Kementerian lain, BNPB, Kemenkes, dan pemda membantu rapid test dan macam-macam," katanya kepada SINDOnews, Selasa (4/8/2020).
Pemberian fasilitas tes COVID-19 oleh satuan tugas dan pemerintah daerah cukup membantu para santri. Apalagi di tengah pandemi virus corona, perekonomian orang tua mereka juga terdampak. "Bayangkan santri harus bayar. SPP itu nunggak-nunggak. Ekonominya terdampak," kata Waryono.
Dia mengungkapkan, para guru sekolah diniyah juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Desa PDTT). Direktorat PD Pontren Kemenag menyuplai data para guru dan sekolah yang terdampak pandemi COVID-19.
Pria asal Cirebon itu mengakui masalah utama pemberian bantuan kepada para guru ini adalah data. Namun, dia memastikan para guru yang terdampak mendapatkan bantuan sekitar Rp600.000 per bulan. Bantuan itu disalurkan ke lebih 10.000 guru. ( )
Kemenag juga membantu sekitar ribuan pesantren dan sekolah. Waryono mengajak semua pihak, terutama pemangku kebijakan, untuk memperhatikan kesejahteraan para guru.
Dia mengungkapkan banyak lembaga pendidikan dikelola oleh guru honerer. Hal itu tentu membuat kualitas pendidikan tidak maksimal. "Mereka tidak fokus mengajar, tapi bagaimana bertahan hidup. Ya masa honor Rp300.000 satu bulan. Mereka masih harus ke sawah. Ngajar tinggal lelah," katanya.
(abd)