Bimtek SKLN, Wakil Ketua MK: Advokat Punya Peran Penting Wujudkan Keadilan
loading...
A
A
A
Menurutnya, meski perkara SKLN yang diajukan ke MK dan kemudian diputus itu jumlahnya relatif sedikit, yakni sekitar 30-an sekian, atau di bawah 50, namun advokat tetap perlu mengetahui aturan mainnya, termasuk siapa saja yang berhak mengajukan SKLN tersebut ke MK.
“Sama-sama kita pahami bahwa tidak semua lembaga negara tugas dan kewenangannya itu adalah atribusi, ada yang sifatnya delegasi. Ini mungkin salah satu yang akan didiskusikan dalam bimtek ini,” katanya.
Senada, Ketua Harian DPN Peradi R Dwiyanto Prihartono mengatakan, advokat harus mengetahui hukum acara SKLN yang berlaku di MK sehingga pihaknya menyambut baik bimtek ini.
“Bimtek Hukum Acara SKLN ini sangat penting. Ketika Peradi statusnya independent state organ ada konflik, misalnya sama Kemenkum HAM, bagaimana UU memberikan kami sebagai satu bagian dari salah satu lembaga negara. Penafsiran itu menjadi penting seperti yang disampaikan Wakil Ketua MK tadi, itu akan berlaku juga pada lembaga lain,” katanya.
Menurutnya, bimtek ini juga sejalan dengan program Pendidikan Berkelanjutan DPN Peradi untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan advokat yang bernaung di Peradi.
Pelatihan kali ini, lanjut Dwiyanto, diikuti oleh sebanyak 400 orang advokat Peradi yang berasal dari 107 DPC di berbagai daerah di Tanah Air. Keberadaan mereka di berbagai daerah tersebut juga diharapkan dapat menyebarluaskan materi yang didapat dari bimtek ini kepada advokat hingga masyarakat para pencari keadilan.
Sementara itu, Plt Kepala Pusat Pendidikan (Kapusdik) Pancasila dan Konstitusi MK Imam Margono, menyampaikan, bimtek ini merupakan program untuk meningkatkan pemahaman tentang hak konstitusional warga negara yang diikuti oleh advokat Peradi.
“Pemilihan advokat sebagai target, ada kaitan erat antara MK dan para anggota Peradi, yakni Peradi menjadi sahabat Mahkamah untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum acara dan mekanisme penanganan perkara di MK,” katanya.
“Sama-sama kita pahami bahwa tidak semua lembaga negara tugas dan kewenangannya itu adalah atribusi, ada yang sifatnya delegasi. Ini mungkin salah satu yang akan didiskusikan dalam bimtek ini,” katanya.
Senada, Ketua Harian DPN Peradi R Dwiyanto Prihartono mengatakan, advokat harus mengetahui hukum acara SKLN yang berlaku di MK sehingga pihaknya menyambut baik bimtek ini.
“Bimtek Hukum Acara SKLN ini sangat penting. Ketika Peradi statusnya independent state organ ada konflik, misalnya sama Kemenkum HAM, bagaimana UU memberikan kami sebagai satu bagian dari salah satu lembaga negara. Penafsiran itu menjadi penting seperti yang disampaikan Wakil Ketua MK tadi, itu akan berlaku juga pada lembaga lain,” katanya.
Menurutnya, bimtek ini juga sejalan dengan program Pendidikan Berkelanjutan DPN Peradi untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan advokat yang bernaung di Peradi.
Pelatihan kali ini, lanjut Dwiyanto, diikuti oleh sebanyak 400 orang advokat Peradi yang berasal dari 107 DPC di berbagai daerah di Tanah Air. Keberadaan mereka di berbagai daerah tersebut juga diharapkan dapat menyebarluaskan materi yang didapat dari bimtek ini kepada advokat hingga masyarakat para pencari keadilan.
Sementara itu, Plt Kepala Pusat Pendidikan (Kapusdik) Pancasila dan Konstitusi MK Imam Margono, menyampaikan, bimtek ini merupakan program untuk meningkatkan pemahaman tentang hak konstitusional warga negara yang diikuti oleh advokat Peradi.
“Pemilihan advokat sebagai target, ada kaitan erat antara MK dan para anggota Peradi, yakni Peradi menjadi sahabat Mahkamah untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum acara dan mekanisme penanganan perkara di MK,” katanya.
(cip)
Explore More