Presiden PKS Sebut Kenaikan Harga BBM Akan Menambah Jumlah Warga Miskin

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa saat ini rakyat masih berjuang bangkit kembali setelah terdampak secara ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Tapi, lanjut dia, ironisnya pemerintah justru akan menaikkan harga BBM dan solar bersubsidi.

"Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi," imbuhnya.

Dia juga menyinggung soal Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek kereta cepat Jakarta -Bandung. Syaikhu melanjutkan, kenaikan harga BBM bersubsidi dan solar mengundang pertanyaan besar di benak masyarakat.

"Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?" ujarnya.

Dia pun menyoroti bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah sebagai kompensasi hanya bersifat sementara. Menurutnya, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan.

Terlebih, penyalurannya bantuan sosial selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi. Di samping itu, Syaikhu menyinggung pembengkakan biaya APBN yang oleh pemerintah kerap disebut karena adanya subsidi BBM.

Menurut dia, seharusnya pembengkakan APBN bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi. Terlebih Transparansi Internasional Indonesia (TII) pernah merilis data bahwa uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD sekitar 30-40 persen terindikasi korupsi. Selain itu, pemerintah seharusnya bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas.