Pailit Merpati dan Nasib Eks Pekerjanya
Selasa, 30 Agustus 2022 - 17:37 WIB
loading...
A
A
A
Hak Pekerja
Meskipun putusan pailit Merpati terjadi pada 2022, namun pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan sudah terjadi sejak 2016. PHK tersebut dibarengi dengan permasalahan pembayaran sisa gaji, pesangon, dan dana pensiun. Keterlambatan pembayaran hak-hak pekerja tersebut hingga sekarang, berdampak secara ekonomi, sosial, dan kesehatan bagi eks pekerja Merpati.
Berlarutnya pembayaran eks pekerja Merpati Nusantara Airlines, menimbulkan risiko terhadap pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan hak pekerja adalah HAM yang merupakan tanggungjawab negara bukan hanya tanggungjawab korporasi. Untuk itu dalam rangka pemulihan hak-hak pekerja, diperlukan kebijakan pemerintah untuk menjawab permasalahan tersebut,
Pertama, melalui mekanisme kepailitan, negara (pemerintah, DPR, dan Komnas HAM) perlu melakukan pengawasan proses lelang aset Merpati agar hasil lelang tersebut diprioritaskan untuk pembayaran hak-hak eks pekerja Merpati. Kedua, mengingat kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan eks pekerja, sembari menunggu proses lelang, pemerintah secepat mungkin menyediakan dana talangan guna pembayaran hak-hak eks pekerja Merpati.
Perintis
Kepedulian pemerintah sangat penting mengingat sumbangsih pilot, aircabin crew dan pekerja lainnya di Merpati pada masa lalu telah menjembatani negeri dengan menjadi maskapai penerbangan perintis yang melayani daerah terpencil di Indonesia.
Kepedulian ini tidak hanya akan berdampak pada realisasi progresif pemulihan hak-hak eks pekerja Merpati, tetapi menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam pengelolaan secara langsung penerbangan perintis, khususnya dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan manajemen penerbangan perintis. Pembelajarannya adalah agar negara tidak ingkar janji melaksanakan konstitusi.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Meskipun putusan pailit Merpati terjadi pada 2022, namun pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan sudah terjadi sejak 2016. PHK tersebut dibarengi dengan permasalahan pembayaran sisa gaji, pesangon, dan dana pensiun. Keterlambatan pembayaran hak-hak pekerja tersebut hingga sekarang, berdampak secara ekonomi, sosial, dan kesehatan bagi eks pekerja Merpati.
Berlarutnya pembayaran eks pekerja Merpati Nusantara Airlines, menimbulkan risiko terhadap pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan hak pekerja adalah HAM yang merupakan tanggungjawab negara bukan hanya tanggungjawab korporasi. Untuk itu dalam rangka pemulihan hak-hak pekerja, diperlukan kebijakan pemerintah untuk menjawab permasalahan tersebut,
Pertama, melalui mekanisme kepailitan, negara (pemerintah, DPR, dan Komnas HAM) perlu melakukan pengawasan proses lelang aset Merpati agar hasil lelang tersebut diprioritaskan untuk pembayaran hak-hak eks pekerja Merpati. Kedua, mengingat kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan eks pekerja, sembari menunggu proses lelang, pemerintah secepat mungkin menyediakan dana talangan guna pembayaran hak-hak eks pekerja Merpati.
Perintis
Kepedulian pemerintah sangat penting mengingat sumbangsih pilot, aircabin crew dan pekerja lainnya di Merpati pada masa lalu telah menjembatani negeri dengan menjadi maskapai penerbangan perintis yang melayani daerah terpencil di Indonesia.
Kepedulian ini tidak hanya akan berdampak pada realisasi progresif pemulihan hak-hak eks pekerja Merpati, tetapi menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam pengelolaan secara langsung penerbangan perintis, khususnya dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan manajemen penerbangan perintis. Pembelajarannya adalah agar negara tidak ingkar janji melaksanakan konstitusi.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
(bmm)
Lihat Juga :
