Keterbukaan dan Sikap Kritis Kunci Pulih dari Virus Intoleransi dan Radikalisme

"Namun justru cara pandang kritis itu tidak betul-betul diajarkan dalam sistem pendidikan kita. Bahkan lembaga pendidikan dijadikan alat, salah satunya melalui guru-guru," katanya.

Padahal, menurutnya, guru dan sekolah seharusnya menjadi benteng resiliensi siswa, bukan malah menjadi aktor radikalisasi siswa. Dengan kondisi itu, dibutuhkan agenda besar dari pemerintah agar secara serius memberikan penguatan kepada masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

"Pemerintah harus betul serius menggalang kerja sama dengan masyarakat sipil, tokoh, dan ormas moderat. Jadi penguatan di masyarakat sipil harus benar dilakukan yaitu bagaimana Pancasila bisa dibumikan dan berdampak positif," ujar Darraz.

Mengutip penelitian BNPT terkait indeks risiko terorisme, sejak 2010 terus mengalami penurunan hingga 12% dari seluruh penduduk Indonesia. Menurutnya, upaya kedua yang bisa dilakukan adalah kelompok toleran harus lebih aktif bernarasi dan masuk ke kelompok radikal, terutama kepada kelompok anak muda.

"Kelompok toleran harus lebih aktif bersuara dan masuk ke kelompok yang 12% itu, saya kira ini lebih efektif," ucapnya.

Tidak hanya itu, Darraz juga berharap pemerintah mampu membawa dan mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera, sebagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan setelah 77 kemerdekaan RI, guna mengurangi potensi radikalisme.

"Ini bom waktu yang kalau sudah meledak akan sulit diperbaiki. Keadilan sosial ini yang masih harus kita perjuangkan dan dibenahi, ini pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pascakemerdekaan," katanya.