Guru Besar UGM: Sosialisasi RKUHP Mutlak Diperlukan
Senin, 15 Agustus 2022 - 12:13 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Marcus, ditinjau dari usianya KUHP kita sudah terlalu tua. Banyak hal sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. WvS diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1915. Disusun pada 1881 dan merupakan konkordansi dari Code Penal Perancis 1791.
“Sebagai pemerintah kolonial, bukan tidak mungkin hukum yang dibawa dan diterapkan di negara jajahan mengandung misi-misi tertentu, yaitu untuk mengendalikan perlawanan masyarakat di negara jajahan kepada pemerintah kolonial,” jelasnya.
Kemudian dilihat dari sistem nilai yang melatarbelakangi penyusunannya, WvS dibuat oleh masyarakat dengan latar belakang sistem sosial individualis dan liberalis. Baca juga: 7 Pidana yang Diubah di RUU KUHP, Mulai Unjuk Rasa hingga Perusakan Rumah Ibadah
Padahal masyarakat Indonesia adalah mono-dualis yang religius. Yakni masyarakat yang memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial dan bersifat religius. “Jadi banyak hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan sistem nilai masyarakat kita,” ujarnya.
Dokumen RKUHP yang telah dihasilkan saat ini, menurut Marcus, sudah bisa dilihat sebagai hasil maksimal dari proses panjang upaya untuk memiliki KUHP sendiri yang sudah dimulai sejak 1963. Penundaan yang terjadi saat ini merupakan kearifan Presiden memperhatikan suara elemen masyarakat yang keberatan atas beberapa rumusan delik yang bisa dijembatani dengan sosialisasi yang baik.
“Sebagai pemerintah kolonial, bukan tidak mungkin hukum yang dibawa dan diterapkan di negara jajahan mengandung misi-misi tertentu, yaitu untuk mengendalikan perlawanan masyarakat di negara jajahan kepada pemerintah kolonial,” jelasnya.
Kemudian dilihat dari sistem nilai yang melatarbelakangi penyusunannya, WvS dibuat oleh masyarakat dengan latar belakang sistem sosial individualis dan liberalis. Baca juga: 7 Pidana yang Diubah di RUU KUHP, Mulai Unjuk Rasa hingga Perusakan Rumah Ibadah
Padahal masyarakat Indonesia adalah mono-dualis yang religius. Yakni masyarakat yang memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial dan bersifat religius. “Jadi banyak hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan sistem nilai masyarakat kita,” ujarnya.
Dokumen RKUHP yang telah dihasilkan saat ini, menurut Marcus, sudah bisa dilihat sebagai hasil maksimal dari proses panjang upaya untuk memiliki KUHP sendiri yang sudah dimulai sejak 1963. Penundaan yang terjadi saat ini merupakan kearifan Presiden memperhatikan suara elemen masyarakat yang keberatan atas beberapa rumusan delik yang bisa dijembatani dengan sosialisasi yang baik.
(poe)
Lihat Juga :
