Fungsi Konstitusi bagi Hukum Dasar Sebuah Negara

Pada pelaksanaannya, konstitusi memiliki berbagai fungsi yang beragam. Salah satu diantaranya adalah sebagai sarana pembatas kekuasaan serta sumber hukum tertinggi.

Sebagai contoh, dalam hal masa jabatan Presiden Indonesia. Dalam UUD 1945 setelah amandemen, jabatan seorang Presiden adalah 5 tahun dalam satu periode. Selain itu, orang yang bersangkutan bisa dipilih kembali satu kali lagi. Jadi, maksimal dia hanya bisa memimpin selama 10 tahun dalam dua periode kepemimpinan.

Baca juga : Menjaga Martabat Mahkamah Konstitusi

Sejatinya, fungsi konstitusi tak hanya digunakan untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah. Jimly Asshiddiqie dalam buku Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia mengemukakan beberapa fungsi konstitusi sebagai berikut :

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu.
7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (ceremony).
9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.