Penguatan Program Padat Karya melalui Sinergitas Antaraktor

Riyadi Sri Purnomo
Analis Kebijakan Ahli Muda
Lembaga Administrasi Negara (LAN)

MELIHAT angka pengangguran terbuka di Indonesia yang meningkat saat pandemi Covid-19, menginsyaratkan bahwa pengangguran merupakan permasalahan serius dan perlu penanganan luar biasa. Dalam rencana RKP 2022, target angka pengangguran ditetapkan berkisar antara 5,5-6,2 %.

Untuk merealisisasikan target tersebut, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Program padat karya tunai merupakan bagian dari langkah cepat PEN mengatasi pengangguran akibat Covid-19.

Sayang kurang optimalnya sinergi antarpemangku kepentingan kerap ditemui dalam pelaksanaan program ini. Misalnya adanya perbedaan target dan capaian keberhasilan program padat karya tersebut. Permasalahan lain masih parsialnya koordinasi dan kolaborasi memberikan kesan fragmentasi pelaksanaan program masih terjadi.

Masing-masing pihak masih berjalan sendiri-sendiri dalam melakukan program padat karya. Imbasnya program yang dihasilkan tidak terlihat signifikan dalam perluasan kesempatan kerja.

Begitu pula pelaksanaan program saling tumpang tindih antarasatu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Termasuk masalah setelah program berakhir bagaimana keberlanjutan dalam pengelolaan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun belum jelas akan dikelola oleh siapa, baik dari segi anggarannya maupun SDM-nya.

Hubungan koordinasi antara pusat dan daerah juga masih ditemui kekurangsingkronan kebijakan. Dari sisi substansi pelaksanaan program padat karya masih sangat sementara. Akibatnya capaian penurunan angka pengangguran masih sangat labil. Para tenaga kerja rawan kembali menganggur apabila proyek-proyek dalam program padat karya berakhir.

Guna memperkuat pelaksanaan program padat karya, ke depannya diperlukan langkah perbaikan. Misalnya Whole of Government (WOG). Pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik.

Penerapan WoG ini juga memiliki beberapa karakteristik inti yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan tujuan keseluruhan. Masing-masing kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah menetapkan target dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program padat karya.

Kemudian perlu penyelarasan target dan tujuan oleh kementerian koordinator bidang perekonomian bersama Bappenas, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.