Menakar Efektifitas PP 99

Terang bahwa kebijakan ini bertentangan dengan sendirinya dengan hakekat tugas eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelayanan terhadap hak-hak warganegara (dalam hal ini narapidana). Apabila ada keinginan dari bangsa ini untuk menyatakan bahwa kasus-kasus yang diatur dalam PP99 ini dianggap sebagai“serious crimes”serta membahayakan, maka pemberatan hukumannya tidak bisa diatur dalam ranah hukum administrasi Negara (hukum Pemasyarakatan) akan tetapi dalam ranah hukum pidana.

Inilah mengapa di dalampoin 43 Implementation The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, yang disusun oleh PBB dan dikemukakan dalam konferensi di Genewa Swiss pada tahun 1968 dinyatakan bahwa tidak seorangpun akan dipidana dua kali untuk pelanggaran yang sama. Pengasingan (pemenjaraan) dari pelanggar itu tidak boleh mencakup pembuangan atau diskriminasi, serta tidak boleh dicabut hak-hak asasinya sebagai manusia. Para pelanggar tidak akan belajar menghargai hak-hak orang lain, bila hak-hak mereka sendiri tidak diakui atau justru dilanggar.

PP 99 seolah-olah memberikan wewenang kepada eksekutif untuk melakukan penghukuman kembali kepada narapidana korupsi, teroris, atau narkotika. Hans Kelsen (1971) menyatakan bahwa bukan berarti eksekutif tidak bisa menjatuhkan hukuman, akan tetapi wewenang penjatuhan hukuman tersebut ditujukan kepada warganegara yang melanggar peraturan internalnya yaitu hukum administrasi Negara. Dalam konteks Pemasyarakatan berarti melanggar peraturan yang berlaku di dalam Lapas.

Terakhir, tulisan ini mengajak agar pemerintah dapat mendiskusikan kembali persoalan peraturan pemenuhan hak warga binaan ini secara proporsional. Tempatkan kewenangan secara tepat dan sesuai dengan cara berfikir di dalam ketatanegaraan. Tidaklupa pula mengingat kembali, bahwa Pemasyarakatan tidak dirancang untuk menyiksa, membalas, atau menjerakan dengan penderitaan, sebagaimana disepakati di dalam konferensi Lembang 56 tahun yang lalu itu.