Kebijakan Pendidikan Jangan Hanya Fokus pada Peluang Ekonomi

Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada 2021 menemukan bahwa aspirasi karier siswa SMK tidak selalu serupa dengan jurusannya. Transisi dalam pekerjaan adalah hal wajar dan tidak bisa terhindarkan.

Mengalihkan fokus kebijakan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat memberdayakan siswa untuk menjadi manusia yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan mungkin bisa membawa dampak positif dari pendidikan yang selama ini kita perjuangkan. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis.

Filsuf Amerika John Dewey yang menciptakan istilah berpikir kritis, mendefinisikannya sebagai proses refleksi, menganalisis dan mensintesis ide, fakta dan informasi secara aktif dan terus- menerus untuk mendukung atau mengujinya dengan kesimpulan dan penalaran sendiri.

Pendidik dan filsuf Brasil Paulo Freire berpendapat, melalui pendidikan, siswa harus diberdayakan melalui pedagogi yang memfasilitasi pemikiran kritis. Tetapi ini juga mengharuskan guru untuk mengadopsi strategi pengajaran yang melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dengan mengajukan pertanyaan dan berbagai perspektif mereka sendiri.

Oleh karena itu, tetap konsisten dengan pendekatan pedagogis berpikir kritis, perencanaan dan rancangan kebijakan seharusnya tidak mengikuti proses top-down yang ketat. Sangat penting untuk memperkuat suara para pemimpin sekolah, guru, siswa dan orang tua untuk memastikan bahwa kebijakan, program dan intervensi kebijakan tepat sasaran dan mencerminkan realitas yang mereka alami.

Hal ini terutama berlaku untuk Rancangan Undang-undang Sisdiknas Nasional Indonesia (RUU Sisdiknas), yang telah dinilai kontroversial karena kurangnya inklusivitas dalam proses penyusunannya. Melibatkan semua stakeholder dalam proses pendidikan dan pembelajaran akan menawarkan lebih banyak pandangan dan perspektif terhadap tujuan reformasi pendidikan dan bagaimana mencapainya.

Di dunia yang ideal, kebijakan kita harus mencerminkan semua pertimbangan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Melampaui manfaat ekonomi dari pendidikan, pemberdayaan peserta didik untuk berpartisipasi dalam demokrasi, melindungi hak-hak mereka serta orang lain, dan tetap inovatif dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya perlu menjadi prioritas.

Baca Juga: koran-sindo.com