Kebijakan Pendidikan Jangan Hanya Fokus pada Peluang Ekonomi

Kebijakan link and match adalah satu intervensi yang bertujuan untuk mengatasi pengangguran SMK. Intervensi ini bertujuan untuk menutup kesenjangan antara keterampilan yang diajar di sekolah dan kebutuhan di dunia kerja.

Melalui link and match, sektor vokasi dan industri dapat mengembangkan kurikulum bersama, memberikan peluang untuk magang dan sertifikasi kompetensi.

Namun efektivitas kebijakan tersebut tetap terbatas karena belum berhasil dalam meningkatkan kemampuan kerja siswa SMK. Link and match membutuhkan hubungan yang kuat dan produktif antara sekolah dan perusahaan.

Sayangnya, perusahaan masih cenderung mempekerjakan siswa yang gelar sarjana.

Selain itu, akibat dari transformasi digital, perkembangan dalam industri dan dunia kerja lebih cepat dari sebelumnya sehingga tren perekrutan serta demand keterampilan-keterampilan dan keahlian-keahlian tertentu juga ikut berubah.

Kebijakan link and match tidak dapat mengikuti perubahan, terutama mengingat lemahnya hubungan antara SMK dan industri.

Saat ini, pendidikan kejuruan di Indonesia, khususnya di tingkat sekolah menengah, tidak memfasilitasi transisi ke dunia kerja. Kebijakan pendidikan kejuruan Indonesia telah gagal memenuhi tujuan pembelajaran siswanya, serta sistem pendidikan kita.

Salah satu faktor di balik kegagalan kebijakan ini adalah paradigma yang membentuk cara kita merancang kebijakan pendidikan. Selama kita terus terpaku dengan hubungan antara tujuan pendidikan dengan keuntungan ekonomi, sehingga kita akan terjebak dalam perjuangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberdayakan masyarakat yang kurang terlayani.

Dibandingkan perspektif yang lain, argumen yang mengikat pendidikan dengan tenaga kerja yang berkualitas mungkin paling ideal karena argumen tersebut paling terukur. Namun, dalam kasus lulusan SMK, kebijakan link and match dapat membatasi mereka untuk mengaktualisasikan diri dan mengeksplorasi peluang hidup mereka, terutama karena keterbatasan dalam penguasaan keterampilan teknis.

Daripada menerapkan kebijakan untuk memfasilitasi mekanisme ketenagakerjaan tertentu, kita harus fokus pada kebijakan yang mendorong terciptanya masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif secara keseluruhan.