Terungkap! Tiket dari Pertamina Dipakai Lili Pintauli Bersama 11 Orang

JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( Dewas KPK ) mengungkapkan bahwa mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengajak orang lain untuk menonton langsung ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Bukan hanya satu atau dua orang, tapi 11 orang.

"Kalau enggak salah sebelas orang yang diajak (Lili)," kata anggota Dewas KPK Harjono melalui pesan singkatnya, Selasa (19/7/2022).

Salah satu orang yang diduga turut ikut menerima tiket dari PT Pertamina itu adalah ajudan Lili. Tapi Dewas belum menindak soal dugaan penerimaan tiket nonton MotoGP dari PT Pertamina tersebut. "Soal ajudan belum diambil keputusan oleh Dewas prosesnya," ungkapnya.



Harjono menjelaskan pelanggaran etik Lili Pintauli terkait tiket nonton MotoGP di Lombok ini tidak bisa dilanjutkan. Sebab Lili sudah mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil ketua KPK. "Proses Bu Lili oleh Dewas sudah selesai," kata Harjono.

Dewas KPK telah memutus laporan dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi Lili Pintauli Siregar pada Senin, 11 Juli 2022. Hasilnya, Dewas menghentikan sidang dugaan pelanggaran etik Lili. Sebab, laporan dugaan penerimaan gratifikasi Lili dinyatakan gugur.

Laporan dugaan pelanggaran etik tersebut dinyatakan gugur karena Lili telah mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menerbitkan surat keputusan terkait pemberhentian Lili Pintauli sebagai pimpinan KPK.

Lili Pintauli mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK setelah Dewas memutuskan untuk melanjutkan laporan dugaan penerimaan gratifikasi berupa tiket nonton MotoGP dari PT Pertamina ke sidang etik.



Laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli dilanjutkan ke sidang etik setelah Dewas mengantongi keterangan dari para saksi. Salah satunya, keterangan dari Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati.

Dalam laporannya, Lili diduga menerima tiket nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok dan fasilitas penginapan dari PT Pertamina. Tiket dan fasilitas penginapan tersebut merupakan bentuk gratifikasi yang dilarang diterima oleh penyelenggara negara ataupun pimpinan KPK.