Riset LKP, Secara Kualitatif Moeldoko Layak Jadi Pemimpin Nasional
loading...
Lembaga Klimatologi Politik dalam kesimpulan hasil risetnya menyebutkan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko layak menjadi calon presiden (capres) 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Klimatologi Politik (LKP) dalam kesimpulan hasil risetnya menyebutkan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko layak menjadi calon presiden (capres) 2024. Hal ini karena secara kualitatif memiliki hampir semua kriteria yang dibutuhkan bangsa Indonesia.
Meskipun secara kuantitatif berdasarkan hasil survei berbagai lembaga riset, Moeldoko belum memiliki tingkat elektabilitas yang signifikan dibanding kandidat capres papan atas seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, hingga Anies Baswedan.
"Secara kualitatif Moeldoko memiliki hampir semua kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin nasional. Sebab itu mantan Panglima TNI itu secara kualitatif layak untuk menjadi Presiden RI 2024-2029," ujar Direktur Eksekutif LKP, Usman Rachman dalam rilis yang diterima, Jumat (15/7/2022).
Khusus mengenai gagasan-gagasan besar untuk bangsa dan negara, menurut kajian LKP, Moeldoko merupakan salah satu tokoh yang komitmen kebangsaannya sangat konsisten.
Kata Usman, mulai dari isu-isu integritas territorial, ancaman terorisme, radikalisme, keutuhan NKRI, toleransi beragama, hingga masalah character building bangsa, Moeldoko memiliki solusi yang dimata para pengamat selalu mengedepankan kepentingan nasional.
"Sebagai mantan Panglima TNI, komitmen kebangsaan Moeldoko sudah tidak diragukan lagi. Ia tidak pernah berpikir dan bertindak sektarian," ucap Usman.
Selain itu lanjut Usman, dalam kapasitas sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko selalu hadir dengan gagasan yang solutif atas berbagai isu nasional yang menjadi keprihatinan publik luas, mulai dari persoalan minyak goreng hingga masalah lapangan kerja.
"Mulai dari isu minyak goreng, kelangkaan pupuk, mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, hingga kelangkaan lapangan kerja, Moeldoko selalu hadir dengan jalan keluar. Dengan kata lain, Moeldoko sangat responsif terhadap isu-isu nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak," jelasnya.
Selama ini diskusi tentang capres di republik ini selalu berbasis hasil survei kuantitatif yang dirilis oleh berbagai lembaga riset. Menurut LKP, ini tidak salah mengingat survei adalah agregat pendapat rakyat dan capres akan dipilih langsung oleh rakyat.
Meskipun secara kuantitatif berdasarkan hasil survei berbagai lembaga riset, Moeldoko belum memiliki tingkat elektabilitas yang signifikan dibanding kandidat capres papan atas seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, hingga Anies Baswedan.
"Secara kualitatif Moeldoko memiliki hampir semua kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin nasional. Sebab itu mantan Panglima TNI itu secara kualitatif layak untuk menjadi Presiden RI 2024-2029," ujar Direktur Eksekutif LKP, Usman Rachman dalam rilis yang diterima, Jumat (15/7/2022).
Khusus mengenai gagasan-gagasan besar untuk bangsa dan negara, menurut kajian LKP, Moeldoko merupakan salah satu tokoh yang komitmen kebangsaannya sangat konsisten.
Kata Usman, mulai dari isu-isu integritas territorial, ancaman terorisme, radikalisme, keutuhan NKRI, toleransi beragama, hingga masalah character building bangsa, Moeldoko memiliki solusi yang dimata para pengamat selalu mengedepankan kepentingan nasional.
"Sebagai mantan Panglima TNI, komitmen kebangsaan Moeldoko sudah tidak diragukan lagi. Ia tidak pernah berpikir dan bertindak sektarian," ucap Usman.
Selain itu lanjut Usman, dalam kapasitas sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko selalu hadir dengan gagasan yang solutif atas berbagai isu nasional yang menjadi keprihatinan publik luas, mulai dari persoalan minyak goreng hingga masalah lapangan kerja.
"Mulai dari isu minyak goreng, kelangkaan pupuk, mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, hingga kelangkaan lapangan kerja, Moeldoko selalu hadir dengan jalan keluar. Dengan kata lain, Moeldoko sangat responsif terhadap isu-isu nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak," jelasnya.
Selama ini diskusi tentang capres di republik ini selalu berbasis hasil survei kuantitatif yang dirilis oleh berbagai lembaga riset. Menurut LKP, ini tidak salah mengingat survei adalah agregat pendapat rakyat dan capres akan dipilih langsung oleh rakyat.
