LSI Denny JA: Indeks Tata Kelola Indonesia Masih Tertinggal
Selasa, 11 Maret 2025 - 20:20 WIB
loading...
LSI Denny JA merilis hasil terbaru Indeks Tata Kelola Pemerintahan (GGI). Dalam pengukuran yang dilakukan pada Maret 2025, Indonesia memperoleh skor 53,17. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil terbaru Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance Index - GGI). Dalam pengukuran atau survei yang dilakukan pada Maret 2025, Indonesia memperoleh skor 53,17, jauh di bawah negara-negara seperti Singapura (87,23), Jepang (84,11), dan Korea Selatan (79,44).
Menurut pendiri LSI, Denny JA untuk mewujudkan gebrakan besar seperti yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto -termasuk program 70.000 Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, serta target pertumbuhan ekonomi 8%- perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah kualitas tata kelola yang masih rendah.
Baca juga: Targetkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, BSKDN Fokus Kualitas Program Kerja
"GGI merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan secara komprehensif. Indeks ini mengintegrasikan enam dimensi utama, yaitu Efektivitas Pemerintahan (25%), Pemberantasan Korupsi (20%), Digitalisasi Pemerintahan (15%), Demokrasi (15%), Pembangunan Manusia (15%), dan Keberlanjutan Lingkungan (10%)," ujar Denny JA, Selasa (12/3/2025).
Denny JA menekankan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan besar dalam tata kelola pemerintahan, di antaranya kasus-kasus korupsi besar yang terus menggerogoti sistem.
Menurut pendiri LSI, Denny JA untuk mewujudkan gebrakan besar seperti yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto -termasuk program 70.000 Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, serta target pertumbuhan ekonomi 8%- perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah kualitas tata kelola yang masih rendah.
Baca juga: Targetkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, BSKDN Fokus Kualitas Program Kerja
"GGI merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan secara komprehensif. Indeks ini mengintegrasikan enam dimensi utama, yaitu Efektivitas Pemerintahan (25%), Pemberantasan Korupsi (20%), Digitalisasi Pemerintahan (15%), Demokrasi (15%), Pembangunan Manusia (15%), dan Keberlanjutan Lingkungan (10%)," ujar Denny JA, Selasa (12/3/2025).
Denny JA menekankan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan besar dalam tata kelola pemerintahan, di antaranya kasus-kasus korupsi besar yang terus menggerogoti sistem.
Lihat Juga :
