Riset LKP, Secara Kualitatif Moeldoko Layak Jadi Pemimpin Nasional

JAKARTA - Lembaga Klimatologi Politik (LKP) dalam kesimpulan hasil risetnya menyebutkan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko layak menjadi calon presiden (capres) 2024. Hal ini karena secara kualitatif memiliki hampir semua kriteria yang dibutuhkan bangsa Indonesia.

Meskipun secara kuantitatif berdasarkan hasil survei berbagai lembaga riset, Moeldoko belum memiliki tingkat elektabilitas yang signifikan dibanding kandidat capres papan atas seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, hingga Anies Baswedan.

"Secara kualitatif Moeldoko memiliki hampir semua kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin nasional. Sebab itu mantan Panglima TNI itu secara kualitatif layak untuk menjadi Presiden RI 2024-2029," ujar Direktur Eksekutif LKP, Usman Rachman dalam rilis yang diterima, Jumat (15/7/2022).



Khusus mengenai gagasan-gagasan besar untuk bangsa dan negara, menurut kajian LKP, Moeldoko merupakan salah satu tokoh yang komitmen kebangsaannya sangat konsisten.

Kata Usman, mulai dari isu-isu integritas territorial, ancaman terorisme, radikalisme, keutuhan NKRI, toleransi beragama, hingga masalah character building bangsa, Moeldoko memiliki solusi yang dimata para pengamat selalu mengedepankan kepentingan nasional.

"Sebagai mantan Panglima TNI, komitmen kebangsaan Moeldoko sudah tidak diragukan lagi. Ia tidak pernah berpikir dan bertindak sektarian," ucap Usman.

Selain itu lanjut Usman, dalam kapasitas sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko selalu hadir dengan gagasan yang solutif atas berbagai isu nasional yang menjadi keprihatinan publik luas, mulai dari persoalan minyak goreng hingga masalah lapangan kerja.

"Mulai dari isu minyak goreng, kelangkaan pupuk, mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, hingga kelangkaan lapangan kerja, Moeldoko selalu hadir dengan jalan keluar. Dengan kata lain, Moeldoko sangat responsif terhadap isu-isu nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak," jelasnya.

Selama ini diskusi tentang capres di republik ini selalu berbasis hasil survei kuantitatif yang dirilis oleh berbagai lembaga riset. Menurut LKP, ini tidak salah mengingat survei adalah agregat pendapat rakyat dan capres akan dipilih langsung oleh rakyat.

Namun, lanjutnya, seorang tokoh yang masuk papan atas rating survei kuantitatif bukan berarti secara kualitatif memenuhi kriteria sebagai pemimpin nasional. Banyak tokoh memperoleh tingkat elektabilitas yang signifikan di papan survei lebih karena kemampuannya memanfaatkan media sosial.

"Tidak ada salahnya selain menyandarkan pada riset kuantitatif (hasil survei), penentuan calon presiden untuk Pemilu 2024 juga mempertimbangkan aspek-aspek kualitatif dari kandidat capres," tegas Usman.

"Sudah saatnya pula lembaga-lembaga riset melakukan kajian-kajian kualitatif tentang capres 2024 dan merilisnya sebagaimana mereka merilis hasil-hasil survei kuantitatif yang selalu menjadi acuan publik luas dalam memilih capres," pungkasnya.

Diketahui, pada riset kualitatif yang dilaksanakan LKP pada periode kali ini yaitu dari tanggal 1 hingga 30 Juni 2022, memusatkan kajiannya pada rekam jejak (track-record) dan dokumen narasi yang disampaikan Moeldoko melalui media cetak maupun online.

Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kajian dokumentasi (document based-research) dan observasi. Sementara pengolahan data rekam jejak dilakukan dengan perbandingan indikator-indikator acuan kelayakan capres yang ditemukan secara empiris (induktif).