Uji ke MK, Damai Hari Lubis Sebut ‘UU Corona’ Lindungi Koruptor
Jum'at, 26 Juni 2020 - 14:15 WIB
loading...
A
A
A
UU 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020 alias ‘Perppu Corona’ itu disebutnya tidak bisa diterima akal sehat. Selain bertentangan dengan UUD 1945, ia menduga beleid tersebut juga bertentangan dengan aturan hukum yang ada di dunia internasional.
Misalnya, Pasal 27 ayat (1) Perppu 1/2020 dalam lampiran UU 2/2020, disebutkan bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. (Baca: Amien Rais: Pancasila Mau Digusur)
“Bayangkan saja terhadap seorang yang bergelar ahli yang diperkerjakan oleh pemerintah, berikut honor tinggi, bila melakukan kesalahan atau lalai dalam melaksanakan pekerjaannya, hingga merugikan keuangan milik pemerintah atau perekonomian negara, milik bangsa, tapi justru dilindungi oleh undang-undang,” celetuknya terheran.
Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB) itu menduga para pelaku atau pejabat negara dengan menggunakan UU Corona tidak bisa dituntut secara hukum, baik secara hukum pidana, hukum perdata maupun hukum tata negara.
“Ini undang-undang hukum apaan? Apa referensinya atau konsideran dan sikon (situasi kondisi) yang bagaimana sehingga dapat dipakai?” lanjutnya.
Misalnya, Pasal 27 ayat (1) Perppu 1/2020 dalam lampiran UU 2/2020, disebutkan bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. (Baca: Amien Rais: Pancasila Mau Digusur)
“Bayangkan saja terhadap seorang yang bergelar ahli yang diperkerjakan oleh pemerintah, berikut honor tinggi, bila melakukan kesalahan atau lalai dalam melaksanakan pekerjaannya, hingga merugikan keuangan milik pemerintah atau perekonomian negara, milik bangsa, tapi justru dilindungi oleh undang-undang,” celetuknya terheran.
Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB) itu menduga para pelaku atau pejabat negara dengan menggunakan UU Corona tidak bisa dituntut secara hukum, baik secara hukum pidana, hukum perdata maupun hukum tata negara.
“Ini undang-undang hukum apaan? Apa referensinya atau konsideran dan sikon (situasi kondisi) yang bagaimana sehingga dapat dipakai?” lanjutnya.
Lihat Juga :
