Jaga Kaum Muda dari Narkoba

JAKARTA - Bandar narkoba tak pernah berhenti memperluas jangkauan dan pangsa pasar mereka. Mereka memanfaatkan beraneka ragam jalur pemasaran dan distribusi, termasuk melalui saluran online (daring).

Bahkan, di era pandemi corona (Covid-19) pun transaksi narkoba via daring menunjukkan peningkatan drastis. Selama kurun waktu Maret 2020 saja, misalnya, ada sekitar 13-14 kasus pengungkapan narkoba lewat daring.

Temuan tersebut disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko. Tingginya peredaran narkoba lewat online tersebut terjadi karena ada permintaan atas barang haram tersebut. ”Makanya kita kerja sama dengan Grab, Gojek. Misalnya ada pesan lewat GoFood yang mencurigakan (ya ditangkap). Lewat Kantor Pos. Kita pantau bersama-sama, alhamdulillah semua jasa pengiriman mereka kooperatif," ujar Heru Winarko dalam Live IG SINDOnews Bincang Seru bertema ”Gen Milenial tanpa Narkoba” kemarin.

Heru menegaskan, BNN tidak tinggal diam menghadapi berbagai pergerakan bandar dan pengedar narkoba, termasuk yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Menurut dia, BNN juga memiliki tim ahli IT yang bertugas memantau medsos seperti Instagram, Facebook, Twitter, juga YouTube. (Baca: Munarman Sidang di MK, UU Corona Hancurkan Sistem Ketatanegaraan)

Pemanfaatan jalur online ini tampaknya dilakukan karena saat ini anak-anak muda hampir semuanya menggunakan gawai. "Anak 13 tahun sudah pegang gadget. Kita bisa monitor kegiatan di IG, YouTube, Facebook. Menariknya, ada anak melaporkan bapaknya mengedarkan narkoba. Ada istri melaporkan suaminya. Kita pantau lewat media sosial," paparnya.

Selain memantau lalu lintas online, dalam pencegahan peredaran narkoba di sekolah, BNN juga memberikan penyuluhan kepada para guru untuk bisa memberikan informasi kepada para siswa mengenai bahaya narkoba.

"Hal yang paling penting di rumah. Ada program family first. Ini kita coba bangun. Termasuk seperti di Bali kita bangun lewat kearifan lokal. Kini sudah ada 300 desa di Bali yang mengajukan peraturan desa sehingga kalau menggunakan narkoba ada sanksi adat," katanya.

Dia kemudian menuturkan, saat ini kasus penggunaan narkoba terbanyak atau mencapai 65% adalah jenis ganja. Karena itu, pihaknya bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian Pertanian, dan sejumlah instansi lain, misalnya dengan menjadikan ladang-ladang ganja seperti di Aceh sebagai ladang kopi atau jagung. "Kita ubah mindset masyarakat. Rokok pun kalau bisa jangan, apalagi ganja," katanya.

BNN juga menjalin kerja sama dengan Bea Cukai, Bakamla, Polri, dan instansi lain. "Jadi dari hulu kami tekan. Tugas BNN selain penegakan hukum, ada rehabilitasi dan pencegahan," tuturnya.

Dalam konteks penanganan narkoba di level internasional, BNN melakukan kerja sama dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Sri Lanka, Singapura, Thailand, Myanmar, dan negara lain. "Kami berkoordinasi terus di lapangan maupun otoritas di Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand. Kami (berjejaring) global dalam menangani narkoba," paparnya. (Baca juga: Lebih dari 100 Orang Tewas Tersambar Petir di India)

Langkah tersebut dilakukan karena saat ini jaringan narkoba internasional sudah membaur. Misalnya jaringan dari Iran, ketika mereka ditangkap dan berada di lembaga pemasyarakatan (penjara), ternyata mereka berkumpul dengan napi lain dan bergabung membuat kongsi baru dengan bandar internasional dari Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Bahkan, salah satu big boss narkoba di Belanda ternyata adalah orang Indonesia.

Menyambut Hari Anti-Narkotika Internasional (HANI) yang jatuh pada hari ini, Jumat (26/6/2020), Heru kemudian menegaskan komitmen BNN menjaga bonus demografi dengan terus menjauhkan anak-anak muda dari narkoba. BNN mengangkat tema #Hidup100%. "Artinya bagaimana hidup benar-benar sehat jasmani, rohani. Harus 100%. Kita harus positive thinking, jauh dari Covid-19, jauh dari penyakit, jauh dari narkoba, dan radikalisme," tuturnya.

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menandaskan, peredaran narkoba merupakan kejahatan transnasional yang memang dibutuhkan peran semua pihak untuk sama-sama memerangi kejahatan ini. Dia mengingatkan, narkoba jangan hanya dilihat dari sisi dampak vitalnya, karena ada akibat yang lebih besar yang ditimbulkan oleh narkoba.

“Ini menyangkut keselamatan generasi anak bangsa ke depan. Ketika generasi anak bangsa kita sangat lemah, kita tidak bisa mempertahankan kedaulatan bangsa. Ini bisa saja didesain orang untuk melumpuhkan generasi mendatang,” kata Sudding saat dihubungi KORAN SINDO kemarin.

Dia pun menekankan tindakan tegaskan dengan menangkap gembong dan mafia narkoba. Sebab pemakai dan pengedar itu hanya bagian kecil saja, sementara masih banyak gembong dan mafia narkoba yang tidak tersentuh. Sudding lantas menunjukkan langkah tegas Filipina tanpa menggubris tuduhan pelanggaran HAM.

“Jadi, kita tidak sekedar retorika. Saya mengharapkan seperti itu (lebih konkret dan bersama-sama). Supaya tidak ada kesan kita terlalu lemah,” ujar politikus PAN itu.

Sudding menghargai langkah yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkoba. Namun, harus ada gerakan secara radikal dalam rangka pemberantasan narkoba. “Gebrakan menangkap impor narkoba ratusan ton kira hargai, tapi tidak hanya sekali tapi harus berkali-kali. Katakanlah kalau ada yang lolos, berapa juta bangsa kita yang jadi korban,” ujarnya. (Baca juga: Diamuk Massa Saat Bubarkan pesta, 22 Polisi Inggris Terluka)

Urgensi Penambahan Anggaran

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, BNN mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp234 miliar. Kepala BNN Heru Winarko mengatakan, pagu indikatif tahun 2021 mengalami penurunan Rp72,8 miliar. Kondisi tersebut membuat BNN kesulitan dalam memenuhi anggaran kebutuhan prioritas.

"Dengan besaran anggaran dalam pagu indikatif tersebut BNN harus lebih mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan prioritas baik yang sifatnya mendukung prioritas nasional maupun prioritas lembaga," katanya.

Karena itu, dengan adanya kebijakan penganggaran yang masih terus berproses sampai dengan ditetapkannya anggaran tahun 2021, BNN mengusulkan adanya penambahan anggaran sekitar Rp234 miliar. Perincian tambahan anggaran tersebut untuk pelaksanaan international drugs enforcement conference (IDEC), asistensi revisi Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika. Kemudian, pembangunan sarana dan prasarana perkantoran untuk BNNP. (Baca juga: Resesi Ekonomi Sudah di Depan Mata)

Anggaran itu juga untuk pemenuhan layanan rehabilitasi dan pemenuhan peralatan pendukung tugas fungsi BNN serta dukungan untuk pelaksanaan breeding K-9 atau pengembangbiakan anjing pelacak.

"Perlu kami laporkan kepada Pimpinan bahwa sekarang K-9 kita sudah bisa breeding (pembiakan) dan sekarang sudah kita bisa menghasilkan anjing 20 ekor dan sudah usia lima sampai delapan bulan dan kami sudah latih, Pak," papar Heru.

Dengan breeding, maka kebutuhan Indonesia akan anjing impor untuk keperluan K-9 dapat berkurang. Tak hanya itu, Heru berharap agar perkembangbiakan anjing tersebut tak hanya dapat menghasilkan anjing latih untuk melacak narkotika, melainkan anjing yang dapat dilatih untuk membantu tugas dan fungsi lain.

"Mudah-mudahan yang kita breeding sekarang kita harapkan BNN sekarang bukan hanya untuk anjing narkotika, bisa untuk anjing dari Bea Cukai dan Polri yang kita kembangkan di Lido," ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani tidak mempersoalkan pengajuan penambahan anggaran BNN. Sejauh ruang fiskal mencukupi maka DPR akan menyetujuinya. Namun, Arsul meminta BNN untuk meningkatkan "greget" di media. (Lihat videonya: Bapak Dua Anak Perkosa Nenek 70 Tahun)

"Greget di media ini BNN harus ditingkatkan. Jangan sampai nanti ada yang menganggap BNN ini tidak ada karena bagaimanapun BNN ini tetap kita perlukan," kata Sekjen PPP ini.

Senada dengan Arsul, anggota Komisi III dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pihaknya akan menyetujui anggaran yang diajukan BNN sejauh ruang fiskal mencukupi. Namun, pihaknya menekankan agar bagaimana peredaran narkoba benar-benar bisa diatasi.

"BNN ada sedikit pergeseran dari pagu anggaran. Usulannya dalam pagu indikatif pasti oleh Komisi III akan di-support untuk penanganan narkoba bisa hilang dan ruang gerak bandar narkoba ini bisa dicegah," ujarnya. (Abdul Rochim/Kiswondari)