Sempat Tegang, Hakim MK Batasi Jumlah Pemohon di Ruang Sidang
Kamis, 25 Juni 2020 - 17:20 WIB
loading...
A
A
A
“Saya salah satu kuasa hukum, izin keluar dulu Yang Mulia. Nanti bergantian dengan teman yang lain,” ucap Martin, salah satu kuasa hukum.
“Mohon maaf kalau kami terpaksa harus tegas dengan aturan, karena kami takut membiarkan lebih dari lima, maka sekian puluh permohonan yang sudah diperiksa selama pandemi pasti akan marah kepada kami,” tukas Aswanto. (Baca juga: Positif Covid-19 Menjadi 50.187, Jawa Timur Sumbang Kasus Baru Terbanya k)
Sebagai informasi, dalam sidang hari ini ada tiga pemohon yang mengajukan gugatan terhadap UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Aturan itu menyangkut tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
Ketiga pemohon tersebut, yaitu Iwan Sumule dkk, Munarman dkk, dan Sururudin. Mereka menyusul dua pemohon lainnya yang lebih dahulu mengikuti sidang perdana pengujian pada Kamis (18/6) lalu, yaitu Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dkk serta Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dkk.
“Mohon maaf kalau kami terpaksa harus tegas dengan aturan, karena kami takut membiarkan lebih dari lima, maka sekian puluh permohonan yang sudah diperiksa selama pandemi pasti akan marah kepada kami,” tukas Aswanto. (Baca juga: Positif Covid-19 Menjadi 50.187, Jawa Timur Sumbang Kasus Baru Terbanya k)
Sebagai informasi, dalam sidang hari ini ada tiga pemohon yang mengajukan gugatan terhadap UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Aturan itu menyangkut tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
Ketiga pemohon tersebut, yaitu Iwan Sumule dkk, Munarman dkk, dan Sururudin. Mereka menyusul dua pemohon lainnya yang lebih dahulu mengikuti sidang perdana pengujian pada Kamis (18/6) lalu, yaitu Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dkk serta Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dkk.
(dam)
Lihat Juga :
