Profil Muhidin Mohamad Said, Wakil Ketua Banggar DPR yang Ambruk dalam Rapat Paripurna

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Muhidin Mohamad Said tiba-tiba ambruk dalam Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/6/2022). Politikus Partai Golkar itu jatuh usai memberikan berkas Laporan Badan Banggar DPR atas hasil atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam rapat paripurna itu, Muhidin Mohamad Said usai membacakan laporan Banggar DPR kemudian menyerahkan berkas itu ke Puan Maharani. Muhidin lalu melayangkan pandangan ke arah juru kamera. Ia juga tampak memberikan salam kepada Puan Maharani pimpinan DPR lainnya.

Setelah memberikan salam itu, tiba-tiba Muhidin tampak memegang meja pimpinan DPR, kemudian ambruk atau terjatuh ke mimbar di depan area tempat duduk pimpinan DPR. Sejumlah anggota DPR yang ada di bangku kemudian langsung berlari ke arah depan mimbar untuk menolong Muhidin berdiri. Setelah itu dibawa duduk ke sebuah tempat duduk di belakang dari kursi pimpinan DPR.



Ia kemudian dibawa dengan sebuah kursi roda saat meninggalkan ruang Rapat Paripurna DPR yang ada di lantai 3 Gedung Nusantara II. Saat meninggalkan ruangan menggunakan kursi roda, Muhidin tampak melambaikan tangan ke arah para anggota DPR yang ada di Ruang Rapat Paripurna.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengungkapkan, berdasarkan informasi dari dokter medik, Muhidin memiliki penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. "Info dari dokter bagian pelayanan medik beliau ada hypertensi. Saat ini sudah diobservasi lebih lanjut oleh klinik kami," kata Indra kepada wartawan, Kamis (30/6/2022).

Lalu bagaimana sosok Muhidin Mohamad Said? Berikut ini profilnya. Melansir laman resmi DPR, Muhidin merupakan anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Pria yang lahir di Soppeng, 7 Oktober 1950 ini memulai pendidikan formalnya di Sekolah Rakyat pada tahun 1958-1964. Lalu ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Palu dan lulus pada tahun 1967. Setelahnya, Muhidin bersekolah di SMA Negeri 1 Palu, lulus pada 1970.

Muhidin meneruskan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. Di sini ia mulai aktif berorganisasi dan menggeluti bidang politik. Pada saat menjadi mahasiswa, Muhidin bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Palu sebagai Bendahara Umum. Setelah lulus, Muhidin kemudian bergabung di organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar.

Baca juga: Ambruk di Ruang Rapat Paripurna, Wakil Ketua Banggar Dapat Cokelat dari Puan Maharani

Pada 1982-1985, Muhidin diamanatkan menjadi Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tengah. Selanjutnya, dia menjadi ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sulawesi Tengah pada tahun 1985-1990.

Muhidin baru memulai karier politiknya pada 1992, dengan terpilih menjadi anggota MPR-RI utusan Sulawesi Tengah hingga 2004. Setelah itu, Muhidin diangkat sebagai anggota DPR-RI pada tahun 2004 sampai 2009. Dua periode selanjutnya, yakni 2009-2014 dan 2014-2019, Muhidin terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi V. Komisi ini membidangi persoalan perhubungan, pekerjaan umum, serts pembangunan kawasan tertinggal dan pedesaan. Untuk ketiga kalinya, Muhidin terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran DPR.

Di Partai Golkar, Muhidin dikenal sebagai legislator dan tokoh senior. Ia bergabung di Partai Golkar sejak 2000 hingga saat ini duduk di DPD Partai Golkar. Pada 2009-2015, Muhidin diangkat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Ketua Bidang Infrastruktur dan Transportasi DPP Partai Golkar periode 2016-2019. Saat ini, Muhidin menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai Golkar.

Selain aktif di bidang politik, pria lulusan Magister Institute of Management Studies, Jakarta ini juga merupakan seorang pengusaha di Sulawesi Selatan. Muhidin adalah komisaris utama PT Bhakti Baru Rediapratama, PT Sarana Perumahan, PT Bhakti Kencana Mandiri, dan PT Sarana Ventura Sulawesi Tengah.