Pemerintah Seharusnya Buat Penggolongan Biaya Rapid Test Corona
Selasa, 23 Juni 2020 - 10:30 WIB
loading...
Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dan memberikan pelayanan kesehatan pencegahan COVID-19 yang terjangkau. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat mulai banyak yang mengeluhkan kewajiban rapid test corona untuk keperluan pendidikan dan perjalanan jarak jauh. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dan memberikan pelayanan kesehatan pencegahan COVID-19 yang terjangkau.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, seharusnya rapid test corona gratis bagi anak-anak sekolah dan pesantren. Pemerintah pusat dan daerah (daerah) lewat Dinas Pendidikan harus melakukan intervensi dan membantu pondok pesantren dan sekolah dalam melaksanakan rapid test.
"Selama ini pusat menggelontorkan dana penanganan COVID tinggi sekali dari Rp400 triliun sekarang Rp600 triliun berapa. Itu artinya persoalan dana ini ke mana? Persoalan tes terkait sekolah harusnya gratis," katanya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (23/6/2020).(Baca juga: Anggaran Covid-19 Terus Berubah, Rapid Test Harus Bayar )
Dalam penanganan pagebluk virus corona, pemerintah hanya menggratiskan tes untuk orang-orang yang diduga terpapar, di tempat keramaian, dan menyasar orang yang kontak dengan pasien COVID-19. Sementara untuk keperluan sosial, pendidikan, dan perjalanan jarak jauh dibebankan kepada masyarakat.
Trubus menyarankan pemerintah mengeluarkan kebijakan atau aturan mengenai tes COVID-19 dengan membuat kelas-kelas. Untuk keperluan pendidikan gratis, sedangkan untuk perjalanan dinas, luar negeri, dan luar kota tetap bayar, tapi tidak mahal.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, seharusnya rapid test corona gratis bagi anak-anak sekolah dan pesantren. Pemerintah pusat dan daerah (daerah) lewat Dinas Pendidikan harus melakukan intervensi dan membantu pondok pesantren dan sekolah dalam melaksanakan rapid test.
"Selama ini pusat menggelontorkan dana penanganan COVID tinggi sekali dari Rp400 triliun sekarang Rp600 triliun berapa. Itu artinya persoalan dana ini ke mana? Persoalan tes terkait sekolah harusnya gratis," katanya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (23/6/2020).(Baca juga: Anggaran Covid-19 Terus Berubah, Rapid Test Harus Bayar )
Dalam penanganan pagebluk virus corona, pemerintah hanya menggratiskan tes untuk orang-orang yang diduga terpapar, di tempat keramaian, dan menyasar orang yang kontak dengan pasien COVID-19. Sementara untuk keperluan sosial, pendidikan, dan perjalanan jarak jauh dibebankan kepada masyarakat.
Trubus menyarankan pemerintah mengeluarkan kebijakan atau aturan mengenai tes COVID-19 dengan membuat kelas-kelas. Untuk keperluan pendidikan gratis, sedangkan untuk perjalanan dinas, luar negeri, dan luar kota tetap bayar, tapi tidak mahal.
Lihat Juga :
