Bangun Wilayah Perbatasan, BNPP: Pemerintah Segera Perbaiki PLBN di Pulau Miangas
Kamis, 26 Mei 2022 - 20:17 WIB
loading...
Sekretaris BNPP Restuardy Daud mengatakan, pemerintah mendorong perbaikan Border Srossing Station (BCS) di Pulau Miangas. Foto/Istimewa
A
A
A
TALAUD - Pemerintah mendorong perbaikan Border Crossing Station (BCS) atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Perbaikan itu betujuan untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat yang akan melintasi perbatasan Indonesia menuju Filipina.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud menjelaskan, ada dua aspek pendekatan dalam membangun perbatasan. Pertama, aspek pertahanan dan keamanan (Hankam). Kedua, aspek kesejahteraan.
”Aspek hankam ini lebih kepada pendekatan security. Bagaimana kita membangun ketertiban dan keamanan di wilayah perbatasan. Hal ini untuk memperkuat positioning kita di wilayah teritori maupun yuridiksi. Kita mempertegas pertahanan dan keamanan. Sarana prasarana hankam di Pulau Miangas sudah tersedia, ada POSAL, PAM perbatasan yang secara reguler bergantian ditugaskan di Pulau Miangas,” ujarnya, Kamis (26/5/2022)
Baca juga: Mendagri: Pembangunan Daerah Perbatasan Perkuat Nasionalisme dan Pertahanan
Sedangkan aspek kesejahteraan yakni, pemerataan pembangunan. Menurut Restu, dalam kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP Tito Karnavian bersama sejumlah perwira tinggi TNI-Polri ke Pulau Miangas, salah satu yang menjadi perhatian adalah Border Crossing Station (BCS) yang ada di Pulau Miangas.
Baca juga: Canangkan Gerbangdutas 2022, Mahfud MD: Jangan Main-main dengan Batas Wilayah Indonesia
“Salah satu yang menjadi perhatian adalah BCS atau Border Crossing Station yang ada di Pulau Miangas. Pemerintah mendorong untuk segera dilakukan perbaikan terhadap sarana prasarana BCS tersebut karena kita punya perjanjian atau agreement dengan Filipina untuk menempatkan personel di masing-masing negara,” katanya.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud menjelaskan, ada dua aspek pendekatan dalam membangun perbatasan. Pertama, aspek pertahanan dan keamanan (Hankam). Kedua, aspek kesejahteraan.
”Aspek hankam ini lebih kepada pendekatan security. Bagaimana kita membangun ketertiban dan keamanan di wilayah perbatasan. Hal ini untuk memperkuat positioning kita di wilayah teritori maupun yuridiksi. Kita mempertegas pertahanan dan keamanan. Sarana prasarana hankam di Pulau Miangas sudah tersedia, ada POSAL, PAM perbatasan yang secara reguler bergantian ditugaskan di Pulau Miangas,” ujarnya, Kamis (26/5/2022)
Baca juga: Mendagri: Pembangunan Daerah Perbatasan Perkuat Nasionalisme dan Pertahanan
Sedangkan aspek kesejahteraan yakni, pemerataan pembangunan. Menurut Restu, dalam kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP Tito Karnavian bersama sejumlah perwira tinggi TNI-Polri ke Pulau Miangas, salah satu yang menjadi perhatian adalah Border Crossing Station (BCS) yang ada di Pulau Miangas.
Baca juga: Canangkan Gerbangdutas 2022, Mahfud MD: Jangan Main-main dengan Batas Wilayah Indonesia
“Salah satu yang menjadi perhatian adalah BCS atau Border Crossing Station yang ada di Pulau Miangas. Pemerintah mendorong untuk segera dilakukan perbaikan terhadap sarana prasarana BCS tersebut karena kita punya perjanjian atau agreement dengan Filipina untuk menempatkan personel di masing-masing negara,” katanya.
Lihat Juga :
