Pancasila Bukan Bidah
Rabu, 25 Mei 2022 - 18:37 WIB
loading...
A
A
A
Prinsip Istihsan
Pada saat bersamaan, para ustad konservatif tersebut juga bermasalah secara metodologis, sebab mereka tidak menggunakan metodologi yang benar dalam merumuskan “hukum” Pancasila. Dalam upaya pembentukan hukum (istinbant al-hukm), para ustadz tersebut hanya menggunakan dua sumber utama, yakni Alquran dan hadis, serta mengesampingkan sumber lainnya, yakni ijma’ (konsensus ulama) dan analogi hukum (qiyas). Padahal menurut para ahli hukum Islam (fuqaha’), sumber hukum Islam ialah Alquran, hadis, ijma’ dan qiyas. Dua sumber terakhir bersifat ijtihadi (pemikiran akal) oleh para ulama dengan tetap bersandar pada Alquran dan hadis.
Dalam kerangka ijma’ dan qiyas, para ulama Indonesia telah melakukannya, untuk membangun hubungan antara Islam dan Pancasila. Ijma’ tersebut dilakukan oleh para ulama (fuqaha’) dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Ijma’ NU dilakukan dalam Munas Alim Ulama NU pada 1983 di Situbondo, yang menegaskan keselarasan Islam dan Pancasila karena beberapa alasan.
Pertama, sila Ketuhanan YME merupakan cerminan dari tauhid. Kedua, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan bagian dari pengamalan syariah Islam dalam kehidupan bernegara. Sedangkan ijma’ Muhammadiyah dilakukan oleh Majelis Tarjih pada tahun 1984 di Surakarta yang menegaskan sila Ketuhanan YME sebagai cerminan dari tauhid. Baik Munas Alim Ulama NU maupun Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan forum para ahli fikih untuk merumuskan jawaban Islam terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, termasuk persoalan kenegaraan.
Di dalam dua ijma’ tersebut, NU dan Muhammadiyah melakukan qiyas, bahwa sila Ketuhanan YME dalam Pancasila merupakan cerminan (sama) dengan prinsip tauhid dalam Islam. Berdasarkan qiyas inilah, maka NU dan Muhammadiyah mantab menerima Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun asas organisasi, tanpa mengganti Islam sebagai agama dan akidah. Analogi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tauhid dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah berdasarkan keputusan para tokohnya, yakni KH Wahid Hasyim (NU) dan Ki Bagoes Hadikoesoemo (Muhammadiyah) yang berpandangan sama dalam momen penggantian sila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalan syariat Islam” dengan sila “Ketuhanan YME” pada tanggal 18 Agustus 1945 sebelum sidang PPKI.
Dalam konteks metodologi penerapan hukum (ijtihad tathbiqi), para ustadz konservatif tersebut juga tidak menggunakan metodologi. Sebab dalam rangka penerapan hukum Islam, terdapat beberapa prinsip yang harus digunakan, yakni kemaslahatan (mashlahah mursalah), kebaikan di masyarakat (istihsan) dan tradisi (‘urf). Ketiga prinsip ini terdapat dalam Alquran, misalnya istihsan yang bersumber dari surat al-Zumar: 18 di mana Allah SWT memuji orang-orang yang mengikuti apa yang paling baik di masyarakat, sebagai orang yang berakal sehat. Di Indonesia, Pancasila adalah hal yang paling baik, yang diputuskan oleh para pendiri bangsa. Dengan demikian, mengikuti Pancasila dalam kehidupan berbangsa adalah pengamalan istihsan yang merupakan salah satu prinsip pengamalan syariah Islam.
Baca selengkapnya di e-paper koran-sindo.com
Pada saat bersamaan, para ustad konservatif tersebut juga bermasalah secara metodologis, sebab mereka tidak menggunakan metodologi yang benar dalam merumuskan “hukum” Pancasila. Dalam upaya pembentukan hukum (istinbant al-hukm), para ustadz tersebut hanya menggunakan dua sumber utama, yakni Alquran dan hadis, serta mengesampingkan sumber lainnya, yakni ijma’ (konsensus ulama) dan analogi hukum (qiyas). Padahal menurut para ahli hukum Islam (fuqaha’), sumber hukum Islam ialah Alquran, hadis, ijma’ dan qiyas. Dua sumber terakhir bersifat ijtihadi (pemikiran akal) oleh para ulama dengan tetap bersandar pada Alquran dan hadis.
Dalam kerangka ijma’ dan qiyas, para ulama Indonesia telah melakukannya, untuk membangun hubungan antara Islam dan Pancasila. Ijma’ tersebut dilakukan oleh para ulama (fuqaha’) dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Ijma’ NU dilakukan dalam Munas Alim Ulama NU pada 1983 di Situbondo, yang menegaskan keselarasan Islam dan Pancasila karena beberapa alasan.
Pertama, sila Ketuhanan YME merupakan cerminan dari tauhid. Kedua, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan bagian dari pengamalan syariah Islam dalam kehidupan bernegara. Sedangkan ijma’ Muhammadiyah dilakukan oleh Majelis Tarjih pada tahun 1984 di Surakarta yang menegaskan sila Ketuhanan YME sebagai cerminan dari tauhid. Baik Munas Alim Ulama NU maupun Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan forum para ahli fikih untuk merumuskan jawaban Islam terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, termasuk persoalan kenegaraan.
Di dalam dua ijma’ tersebut, NU dan Muhammadiyah melakukan qiyas, bahwa sila Ketuhanan YME dalam Pancasila merupakan cerminan (sama) dengan prinsip tauhid dalam Islam. Berdasarkan qiyas inilah, maka NU dan Muhammadiyah mantab menerima Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun asas organisasi, tanpa mengganti Islam sebagai agama dan akidah. Analogi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tauhid dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah berdasarkan keputusan para tokohnya, yakni KH Wahid Hasyim (NU) dan Ki Bagoes Hadikoesoemo (Muhammadiyah) yang berpandangan sama dalam momen penggantian sila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalan syariat Islam” dengan sila “Ketuhanan YME” pada tanggal 18 Agustus 1945 sebelum sidang PPKI.
Dalam konteks metodologi penerapan hukum (ijtihad tathbiqi), para ustadz konservatif tersebut juga tidak menggunakan metodologi. Sebab dalam rangka penerapan hukum Islam, terdapat beberapa prinsip yang harus digunakan, yakni kemaslahatan (mashlahah mursalah), kebaikan di masyarakat (istihsan) dan tradisi (‘urf). Ketiga prinsip ini terdapat dalam Alquran, misalnya istihsan yang bersumber dari surat al-Zumar: 18 di mana Allah SWT memuji orang-orang yang mengikuti apa yang paling baik di masyarakat, sebagai orang yang berakal sehat. Di Indonesia, Pancasila adalah hal yang paling baik, yang diputuskan oleh para pendiri bangsa. Dengan demikian, mengikuti Pancasila dalam kehidupan berbangsa adalah pengamalan istihsan yang merupakan salah satu prinsip pengamalan syariah Islam.
Baca selengkapnya di e-paper koran-sindo.com
(bmm)
Lihat Juga :
