Pengamat Hukum: Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Hormati Putusan dan Saran MK
Rabu, 25 Mei 2022 - 14:56 WIB
loading...
Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengungkapkan penunjukan penjabat kepala daerah harus menghormati keputusan dan saran dari MK. Foto/Tangkapan Youtube FerI Amsari
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengungkapkan penunjukan penjabat kepala daerah harus menghormati putusan dan saran dari Mahkamah Konstitusi (MK) .
Hal tersebut ia sampaikan dalam webinar 'Polemik Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Pasca Penunjukan Kepala Daerah Baru' yang dilaksanakan pada Rabu (25/5/2022). Baca juga: DPR Sebut Tak Ada Larangan Perwira TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) ini melihat seharusnya pemerintah pusat dalam menunjuk Pj kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya berpegang pada putusan MK Nomor 67 PUU/XIX/2021, Putusan MK Nomor 15 PUU/XX/2022, dan Putusan MK Nomor 18 PUU/XX/2022.
"Saya melihat dalam konteks kepatuhan pada keputusan Mahkamah Konstitusi, penyelenggara negara kita itu lemah sekali. Semua lembaga negara harus menghormati konstitusi dengan menaati putusan dari MK," ujar Feri.
Dikatakannya, MK tidak membentuk lembaga eksterior selama ini karena diharapkan semua lembaga negara menghormati dan menaati putusan MK.
"MK ini sangat lemah seperti putusan Cipta Kerja tidak dipatuhi malah dikeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 yang bunyinya seolah-olah mematuhinya putusan MK tapi isinya mengingkari putusan MK," kata Feri.
Apabila ditarik ke pasal-pasal konstitusional, Pasal 30 UUD menegaskan tugas TNI dan Polri bukan sebagai penjabat pemerintahan daerah, tugasnya di ruang pertahanan dan keamanan.
Hal tersebut ia sampaikan dalam webinar 'Polemik Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Pasca Penunjukan Kepala Daerah Baru' yang dilaksanakan pada Rabu (25/5/2022). Baca juga: DPR Sebut Tak Ada Larangan Perwira TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) ini melihat seharusnya pemerintah pusat dalam menunjuk Pj kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya berpegang pada putusan MK Nomor 67 PUU/XIX/2021, Putusan MK Nomor 15 PUU/XX/2022, dan Putusan MK Nomor 18 PUU/XX/2022.
"Saya melihat dalam konteks kepatuhan pada keputusan Mahkamah Konstitusi, penyelenggara negara kita itu lemah sekali. Semua lembaga negara harus menghormati konstitusi dengan menaati putusan dari MK," ujar Feri.
Dikatakannya, MK tidak membentuk lembaga eksterior selama ini karena diharapkan semua lembaga negara menghormati dan menaati putusan MK.
"MK ini sangat lemah seperti putusan Cipta Kerja tidak dipatuhi malah dikeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 yang bunyinya seolah-olah mematuhinya putusan MK tapi isinya mengingkari putusan MK," kata Feri.
Apabila ditarik ke pasal-pasal konstitusional, Pasal 30 UUD menegaskan tugas TNI dan Polri bukan sebagai penjabat pemerintahan daerah, tugasnya di ruang pertahanan dan keamanan.
Lihat Juga :
