Pembangunan di Wilayah Perbatasan, Pemerintah Gelontorkan Rp10,5 Triliun

Rabu, 25 Mei 2022 - 09:22 WIB
loading...
Pembangunan di Wilayah Perbatasan, Pemerintah Gelontorkan Rp10,5 Triliun
Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris BNPP Restuardy Daud, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut, saat pencanangan Gerbangdutas 2022 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawe
A A A
TALAUD - Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,5 triliun untuk membangun daerah perbatasan pada 2022. Kebijakan ini merupakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membangun dari daerah pinggiran.

Baca juga: Jaga Pulau Miangas, Kodim 1312 Talaud Terjunkan 42 Prajurit TNI AD

Hal itu dipaparkan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud saat pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2022 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Selasa (24/5/2022).

Pencanangan Gerbagdutas 2022 yang mengambil tema "Pembangunan Perbatasan Negara untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dihadiri Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD, Mendagri selaku Kepala BNPP, Sekretaris BNPP Restuardy Daud, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut.

Restuardy Daud menjelaskan, anggaran pembangunan wilayah perbatasan sebesar Rp10,514 triliun ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejumlah Kementerian/Lembaga.

"Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk membangun daerah perbatasan yang tersebar di 222 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) di 54 kabupaten dan kota yang berada di 15 provinsi di Indonesia," ujar putra daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut.

Adapun wilayah perbatasan yang menjadi lokasi prioritas pembangunan di antaranya, Kepulauan Talaud, Sabang, Serdang Bedagai, Anambas, Natuna, Senggau, Malinau, Sabu Raijua. Termasuk juga daerah perbatasan di Sintang, Berau, Sangihe, Gorontalo Utara, Toli-Toli, Alor, Tanimbar, Nunukan dan sebaginya.

"Pembangunan wilayah perbatasan ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan pembangunan nasional 2022 yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Sekaligus sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 dan semangat Presidensi G20 Indonesia," ucapnya.

Berdasarkan data yang dimiliki BNPP, saat ini terdapat 49 Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang tidak berpenduduk. Pulau-pulau tersebut tersebut tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Antara lain, Pulau Rondo; Pulau Berhala; Pulau Batu Mandi; Pulau Sekatung; Pulau Mangkai dan Pulau Tokong Nanas. Termasuk Pulau Berakit dan Pulau Semiun.

Sedangkan untuk wilayah timur yakni, Pulau Karang Unarang; Pulau Sambit; Pulau Intata; Pulau Batu Bawaikang; Pulau Bongkil; Pulau Solando; Pulau Dolangan; Pulau Jiew; Pulau Karang; Pulau Karerei; Pulau Arangkula; Pulau Komolom dan sebagainya.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2969 seconds (10.177#12.26)