Pembangunan di Wilayah Perbatasan, Pemerintah Gelontorkan Rp10,5 Triliun

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) adalah komitmen pemerintah dalam pembangunan nasional di perbatasan.

"Perbatasan itu rawan, kadangkala kita lebih miskin dari daerah sebelah, kadangkala ada penyelundupan, ada konflik, ada pelanggaran hukum," katanya.

Mahfud menyebut, tugas negara yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Tugas tersebut tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, pencanangan Gerbangdutas yang dilakukan BNPP ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menegakan kedaulatan.

"Kita ke sini untuk memberikan simbol-simbol atau menegakkan bahwa kita berdaulat. Jangan main-main dengan batas-batas wilayah Indonesia karena ini merupakan bagian dari kedaulatan kami. Makanya kita membentuk Gerbangdutas," ujarnya.

Senada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan, membangun wilayah perbatasan menjadi komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan perbatasan di Indonesia. Khusus daerah perbatasan, kata Tito, pembangunan akan memiliki implikasi tambahan yang lebih luas.

"Kalau daerah itu maju dan berkembang maka secara tidak langsung akan memperkuat sistem pertahanan kita, nasionalisme dan lain-lain masyarakat kita," ujarnya.