Pembangunan di Wilayah Perbatasan, Pemerintah Gelontorkan Rp10,5 Triliun

TALAUD - Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,5 triliun untuk membangun daerah perbatasan pada 2022. Kebijakan ini merupakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membangun dari daerah pinggiran.

Baca juga: Jaga Pulau Miangas, Kodim 1312 Talaud Terjunkan 42 Prajurit TNI AD

Hal itu dipaparkan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud saat pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2022 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Selasa (24/5/2022).

Pencanangan Gerbagdutas 2022 yang mengambil tema "Pembangunan Perbatasan Negara untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dihadiri Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD, Mendagri selaku Kepala BNPP, Sekretaris BNPP Restuardy Daud, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut.

Restuardy Daud menjelaskan, anggaran pembangunan wilayah perbatasan sebesar Rp10,514 triliun ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejumlah Kementerian/Lembaga.

"Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk membangun daerah perbatasan yang tersebar di 222 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) di 54 kabupaten dan kota yang berada di 15 provinsi di Indonesia," ujar putra daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut.

Adapun wilayah perbatasan yang menjadi lokasi prioritas pembangunan di antaranya, Kepulauan Talaud, Sabang, Serdang Bedagai, Anambas, Natuna, Senggau, Malinau, Sabu Raijua. Termasuk juga daerah perbatasan di Sintang, Berau, Sangihe, Gorontalo Utara, Toli-Toli, Alor, Tanimbar, Nunukan dan sebaginya.

"Pembangunan wilayah perbatasan ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan pembangunan nasional 2022 yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Sekaligus sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 dan semangat Presidensi G20 Indonesia," ucapnya.

Berdasarkan data yang dimiliki BNPP, saat ini terdapat 49 Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang tidak berpenduduk. Pulau-pulau tersebut tersebut tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Antara lain, Pulau Rondo; Pulau Berhala; Pulau Batu Mandi; Pulau Sekatung; Pulau Mangkai dan Pulau Tokong Nanas. Termasuk Pulau Berakit dan Pulau Semiun.

Sedangkan untuk wilayah timur yakni, Pulau Karang Unarang; Pulau Sambit; Pulau Intata; Pulau Batu Bawaikang; Pulau Bongkil; Pulau Solando; Pulau Dolangan; Pulau Jiew; Pulau Karang; Pulau Karerei; Pulau Arangkula; Pulau Komolom dan sebagainya.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) adalah komitmen pemerintah dalam pembangunan nasional di perbatasan.

"Perbatasan itu rawan, kadangkala kita lebih miskin dari daerah sebelah, kadangkala ada penyelundupan, ada konflik, ada pelanggaran hukum," katanya.

Mahfud menyebut, tugas negara yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Tugas tersebut tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, pencanangan Gerbangdutas yang dilakukan BNPP ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menegakan kedaulatan.

"Kita ke sini untuk memberikan simbol-simbol atau menegakkan bahwa kita berdaulat. Jangan main-main dengan batas-batas wilayah Indonesia karena ini merupakan bagian dari kedaulatan kami. Makanya kita membentuk Gerbangdutas," ujarnya.

Senada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan, membangun wilayah perbatasan menjadi komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan perbatasan di Indonesia. Khusus daerah perbatasan, kata Tito, pembangunan akan memiliki implikasi tambahan yang lebih luas.

"Kalau daerah itu maju dan berkembang maka secara tidak langsung akan memperkuat sistem pertahanan kita, nasionalisme dan lain-lain masyarakat kita," ujarnya.