KH Cholil Nafis: Jika Seluruh Rakyat Ditest Rapid, Tak Sampai Rp40 Triliun
Senin, 22 Juni 2020 - 15:45 WIB
loading...
A
A
A
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini melihat bahwa pembiayaan rapid test secara mandiri oleh masyarakat ini tentu menambah beban dan derita masyarakat mengingat biaya rapid test masih sangat tinggi, apalagi untuk swab test. Sangat disayangkan jika kegiatan masyarakat harus terhambat karena tak mampu membayar prosedur rapid test atau swab test.
“Jangan sampai ini kemudian menjadi komersialisasi oleh pemerintah ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Irwan.
Meski demikian, lanjut legislator asal Kalimantan Timur ini, kalau pembiayaan tes Covid-19 itu tidak memungkinkan, maka pemerintah perlu melakukan pengaturan penggunaan hasil rapid test terhadap aktivitas masyarakat dan pengawasan terhadap harga tes Covid-19 sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, Irwan juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya benar-benar mengawasi pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19 yang sangat besar ini, sehingga tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan.
“Saya juga meminta agar KPK dan aparat penegak hukum lainnya benar-benar mengawasi terkait pelaksanaan anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJ) covid-19 termasuk menindak tegas terhadap penyelewangan pengunaan anggaran Covid-19 ini,” tandasnya.
“Jangan sampai ini kemudian menjadi komersialisasi oleh pemerintah ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Irwan.
Meski demikian, lanjut legislator asal Kalimantan Timur ini, kalau pembiayaan tes Covid-19 itu tidak memungkinkan, maka pemerintah perlu melakukan pengaturan penggunaan hasil rapid test terhadap aktivitas masyarakat dan pengawasan terhadap harga tes Covid-19 sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, Irwan juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya benar-benar mengawasi pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19 yang sangat besar ini, sehingga tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan.
“Saya juga meminta agar KPK dan aparat penegak hukum lainnya benar-benar mengawasi terkait pelaksanaan anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJ) covid-19 termasuk menindak tegas terhadap penyelewangan pengunaan anggaran Covid-19 ini,” tandasnya.
(nbs)
Lihat Juga :
