Penyediaan Vaksin Halal kian Mendesak Dilakukan Pemerintah
Minggu, 15 Mei 2022 - 02:01 WIB
loading...
Sebanyak 92,9% masyarakat setuju dan mendukung langkah YKMI dalam memperjuangkan dan mendesak pemerintah menyediakan vaksin halal.Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 92,9% masyarakat setuju dan mendukung langkah Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) dalam memperjuangkan dan mendesak pemerintah untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait menyediakan vaksin halal dan menghentikan penggunaan vaksin haram untuk masyarakat muslim. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Media Survei Indonesia (MSI).
Pembina YKMI, KH Jamaluddin F Hasyim mengatakan, banyaknya dukungan masyarakat terhadap arah gerak YKMI dalam memperjuangkan vaksin halal menunjukkan kepedulian masyarakat muslim terhadap perintah syariat agama untuk menerima dan mengkonsumsi yang halal masih sangat tinggi. Sehingga pemerintah harus segera merespons hal ini agar kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya tidak tergerus dan luntur.
"Kami meminta pemerintah jangan anggap remeh hal ini. Presiden Jokowi yang katanya mendukung Indonesia sebagai pusat halal dunia harus menunjukkan langkah konkretnya. Jangan sampai ketidakpatuhan terhadap Putusan MA ini menjadikan umat mengalami moral distrust kepada pemerintah," kata Jamaluddin dalam siaran pers diterima wartawan, Sabtu (14/5/2022).
Ketua Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta ini mengutip data hasil survei bahwa sebanyak 38,2% masyarakat mengatakan Presiden Jokowi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait penyediaan vaksin halal. Baca: 83,5% Masyarakat Percaya MUI Berwenang Beri Fatwa Vaksin Halal
Selanjutnya, 31,4% masyarakat mengatakan bahwa Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan 15,5% masyarakat mengatakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto yang bertanggung jawab.
Pembina YKMI, KH Jamaluddin F Hasyim mengatakan, banyaknya dukungan masyarakat terhadap arah gerak YKMI dalam memperjuangkan vaksin halal menunjukkan kepedulian masyarakat muslim terhadap perintah syariat agama untuk menerima dan mengkonsumsi yang halal masih sangat tinggi. Sehingga pemerintah harus segera merespons hal ini agar kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya tidak tergerus dan luntur.
"Kami meminta pemerintah jangan anggap remeh hal ini. Presiden Jokowi yang katanya mendukung Indonesia sebagai pusat halal dunia harus menunjukkan langkah konkretnya. Jangan sampai ketidakpatuhan terhadap Putusan MA ini menjadikan umat mengalami moral distrust kepada pemerintah," kata Jamaluddin dalam siaran pers diterima wartawan, Sabtu (14/5/2022).
Ketua Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta ini mengutip data hasil survei bahwa sebanyak 38,2% masyarakat mengatakan Presiden Jokowi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait penyediaan vaksin halal. Baca: 83,5% Masyarakat Percaya MUI Berwenang Beri Fatwa Vaksin Halal
Selanjutnya, 31,4% masyarakat mengatakan bahwa Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan 15,5% masyarakat mengatakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto yang bertanggung jawab.
Lihat Juga :
