Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Fahri Hamzah: Koalisi Ujug-ujug Harus Dihentikan
Jum'at, 13 Mei 2022 - 18:37 WIB
loading...
A
A
A
"Sebenarnya Partai Gelora sedang memperjuangkan agar setiap partai muncul dengan identitas nya yang kuat. Itu sebabnya sebaiknya dia punya juru bicara dan calon presiden yang bisa menyampaikan pesan yang berbeda kepada masyarakat tentang siapa mereka dan apa warna mereka," ujar Fahri menegaskan.
Mantan politikus PKS ini menegaskan, identitas politik yang diusung Indonesia melalui sistem presidensial seharusnya mengutamakan konsep dan ideologi partai politik pengusungnya.
"Kami tidak setuju kalau politik berubah menjadi koalisi materil tetapi kami mau memperkuat identitas presidensialisme dengan mengedepankan konsep dan ideologi partai yang diwakili dan juru bicara secara tegas oleh presiden atau calon presidennya," katanya menuturkan.
Selain itu, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut mengkritik terminologi koalisi yang sering digaungkan para elit partai menjelang pemilu dilaksanakan. Baginya bentuk koalisi yang ada di Indonesia sulit untuk dipahami dalam sistem pemerintahan Indonesia.
"Terminologi koalisi tidak dikenal dalam presidensial isme, koalisi adalah terminologi dalam Parlementer isme. Dalam undang undang dasar hanya disebut soal pengusung partai politik dan gabungan partai politik," imbuh Fahri menuturkan.
Fahri mengungkapkan, maksud awal dari wacana pengusul calon presiden yang terdiri dari partai politik dan gabungan partai politik, ini semata-mata karena adanya kekhawatiran konstitusi terhadap satu pasangan calon didukung oleh lebih dari satu partai politik.
"Karena itu sebenarnya asal-usulnya memang setiap partai politik boleh mengusulkan calonnya karena calon itulah nanti yang secara tegas menjelaskan apakah ideologi dan ide partai politik tersebut apabila memimpin secara nasional kadernya," ujarnya menambahkan.
Mantan politikus PKS ini menegaskan, identitas politik yang diusung Indonesia melalui sistem presidensial seharusnya mengutamakan konsep dan ideologi partai politik pengusungnya.
"Kami tidak setuju kalau politik berubah menjadi koalisi materil tetapi kami mau memperkuat identitas presidensialisme dengan mengedepankan konsep dan ideologi partai yang diwakili dan juru bicara secara tegas oleh presiden atau calon presidennya," katanya menuturkan.
Selain itu, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut mengkritik terminologi koalisi yang sering digaungkan para elit partai menjelang pemilu dilaksanakan. Baginya bentuk koalisi yang ada di Indonesia sulit untuk dipahami dalam sistem pemerintahan Indonesia.
"Terminologi koalisi tidak dikenal dalam presidensial isme, koalisi adalah terminologi dalam Parlementer isme. Dalam undang undang dasar hanya disebut soal pengusung partai politik dan gabungan partai politik," imbuh Fahri menuturkan.
Fahri mengungkapkan, maksud awal dari wacana pengusul calon presiden yang terdiri dari partai politik dan gabungan partai politik, ini semata-mata karena adanya kekhawatiran konstitusi terhadap satu pasangan calon didukung oleh lebih dari satu partai politik.
"Karena itu sebenarnya asal-usulnya memang setiap partai politik boleh mengusulkan calonnya karena calon itulah nanti yang secara tegas menjelaskan apakah ideologi dan ide partai politik tersebut apabila memimpin secara nasional kadernya," ujarnya menambahkan.
Lihat Juga :
