Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Fahri Hamzah: Koalisi Ujug-ujug Harus Dihentikan
loading...
Fahri Hamzah memberikan tanggapannya terkait koalisi yang saat ini sedang mencuat di ranah publik, Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, dan PPP). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Koalisi dini yang saat ini sedang mencuat di ranah publik, Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, dan PPP) mendapat berbagai tanggapan. Seperti dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah.
"Koalisi ujug-ujug harus dihentikan di republik ini!" demikian disampaikan Fahri dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (13/5/2022).
Menurut mantan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini, Partai Gelora mengupayakan atmosfir partai politik yang muncul dengan identitas kepartaian yang kuat. Dia pun menilai, setiap partai harus mempunyai calon yang menyampaikan pesan yang berbeda.
"Sebenarnya Partai Gelora sedang memperjuangkan agar setiap partai muncul dengan identitas nya yang kuat. Itu sebabnya sebaiknya dia punya juru bicara dan calon presiden yang bisa menyampaikan pesan yang berbeda kepada masyarakat tentang siapa mereka dan apa warna mereka," ujar Fahri menegaskan.
Mantan politikus PKS ini menegaskan, identitas politik yang diusung Indonesia melalui sistem presidensial seharusnya mengutamakan konsep dan ideologi partai politik pengusungnya.
"Kami tidak setuju kalau politik berubah menjadi koalisi materil tetapi kami mau memperkuat identitas presidensialisme dengan mengedepankan konsep dan ideologi partai yang diwakili dan juru bicara secara tegas oleh presiden atau calon presidennya," katanya menuturkan.
Selain itu, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut mengkritik terminologi koalisi yang sering digaungkan para elit partai menjelang pemilu dilaksanakan. Baginya bentuk koalisi yang ada di Indonesia sulit untuk dipahami dalam sistem pemerintahan Indonesia.
"Terminologi koalisi tidak dikenal dalam presidensial isme, koalisi adalah terminologi dalam Parlementer isme. Dalam undang undang dasar hanya disebut soal pengusung partai politik dan gabungan partai politik," imbuh Fahri menuturkan.
"Koalisi ujug-ujug harus dihentikan di republik ini!" demikian disampaikan Fahri dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (13/5/2022).
Menurut mantan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini, Partai Gelora mengupayakan atmosfir partai politik yang muncul dengan identitas kepartaian yang kuat. Dia pun menilai, setiap partai harus mempunyai calon yang menyampaikan pesan yang berbeda.
"Sebenarnya Partai Gelora sedang memperjuangkan agar setiap partai muncul dengan identitas nya yang kuat. Itu sebabnya sebaiknya dia punya juru bicara dan calon presiden yang bisa menyampaikan pesan yang berbeda kepada masyarakat tentang siapa mereka dan apa warna mereka," ujar Fahri menegaskan.
Mantan politikus PKS ini menegaskan, identitas politik yang diusung Indonesia melalui sistem presidensial seharusnya mengutamakan konsep dan ideologi partai politik pengusungnya.
"Kami tidak setuju kalau politik berubah menjadi koalisi materil tetapi kami mau memperkuat identitas presidensialisme dengan mengedepankan konsep dan ideologi partai yang diwakili dan juru bicara secara tegas oleh presiden atau calon presidennya," katanya menuturkan.
Selain itu, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut mengkritik terminologi koalisi yang sering digaungkan para elit partai menjelang pemilu dilaksanakan. Baginya bentuk koalisi yang ada di Indonesia sulit untuk dipahami dalam sistem pemerintahan Indonesia.
"Terminologi koalisi tidak dikenal dalam presidensial isme, koalisi adalah terminologi dalam Parlementer isme. Dalam undang undang dasar hanya disebut soal pengusung partai politik dan gabungan partai politik," imbuh Fahri menuturkan.
Lihat Juga :
