Distribusi APD Terkendala Birokrasi, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Sistem
Sabtu, 25 April 2020 - 08:48 WIB
loading...
A
A
A
Sampai saat ini, pemerintah belum mengumumkan kebutuhan APD dalam penanganan Covid-19 ini. Adapun ketersediaan dokter, website Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyertakan jumlah dokter di Indonesia ada sebanyak 175.138 orang. Berapa sebenarnya kebutuhan APD di Indonesia?
"Kita asumsikan jumlah penduduk sebenarnya yang terinfeksi sejumlah 644.524 kasus (2.396 kasus per 1 juta populasi). Namun dari jumlah itu yang membutuhkan perawatan hanya 2,3 persen saja atau 14.824 pasien. Penanganan tiap pasien membutuhkan sampai 10 APD setiap hari. Maka kebutuhan APD-nya sejumlah 140.824 per hari atau 4.224.720 per bulan," papar Netty.
Jika ditambah petugas lainnya di RS dan Puskesmas, lanjut Netty, tentu semakin banyak kebutuhannya. Belum lagi dengan fenomena Orang Tanpa Gejala (OTG) dan pasien berbohong. "Hal ini berimbas pada kemungkinan tenaga kesehatan tertular semakin besar. Maka, kebutuhan APD menjadi penting di semua sektor layanan kesehatan,” ujar Netty.
Legislator asal Jawa Barat VIII ini menambahkan harusnya pemerintah segera memenuhi kebutuhan APD dalam negeri yang sangat tinggi. Juga sederhanakan rantai distribusinya, dengan penggunaan data dan teknologi yang benar. "Pemerintah pusat dan daerah pasti bisa memahami urgensinya dan tidak lagi terjadi saling tuduh akibat lambatnya birokrasi kita,” pungkasnya.
"Kita asumsikan jumlah penduduk sebenarnya yang terinfeksi sejumlah 644.524 kasus (2.396 kasus per 1 juta populasi). Namun dari jumlah itu yang membutuhkan perawatan hanya 2,3 persen saja atau 14.824 pasien. Penanganan tiap pasien membutuhkan sampai 10 APD setiap hari. Maka kebutuhan APD-nya sejumlah 140.824 per hari atau 4.224.720 per bulan," papar Netty.
Jika ditambah petugas lainnya di RS dan Puskesmas, lanjut Netty, tentu semakin banyak kebutuhannya. Belum lagi dengan fenomena Orang Tanpa Gejala (OTG) dan pasien berbohong. "Hal ini berimbas pada kemungkinan tenaga kesehatan tertular semakin besar. Maka, kebutuhan APD menjadi penting di semua sektor layanan kesehatan,” ujar Netty.
Legislator asal Jawa Barat VIII ini menambahkan harusnya pemerintah segera memenuhi kebutuhan APD dalam negeri yang sangat tinggi. Juga sederhanakan rantai distribusinya, dengan penggunaan data dan teknologi yang benar. "Pemerintah pusat dan daerah pasti bisa memahami urgensinya dan tidak lagi terjadi saling tuduh akibat lambatnya birokrasi kita,” pungkasnya.
(nag)
Lihat Juga :
