Pengawasan Berlapis Diperlukan untuk Cegah Fraud Program JKN

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai pengawasan berlapis diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Agus, kecurangan terjadi di semua tingkatan.

"Kalau soal fraud atau kecurangan, kita ini kan hobi, at any level, ketika ada kesempatan ya embat. Jadi memang pengawasannya yang harus berlapis," ujar Agus dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk Fraud, Pencegahan dan Penanggulangannya, Sabtu (20/6/2020). (Baca juga: Dalam Pembentukan UU Krusial, MUI Nilai DPR Bagaikan Macan Ompong)

Dia pun menanggapi pernyataan Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi yang mengklaim fraud itu tidak besar. "Oke tidak besar. Tetapi kan itu tetap mengganggu cash flow, mengganggu tata kelola dan sebagainya, dan itu harus tidak boleh ada," katanya.

Menurut dia, fraud merupakan salah satu masalah yang memberatkan BPJS Kesehatan. Dia berpendapat, fraud yang dilakukan layanan kesehatan cukup besar.

"Masa fisioterapi setiap hari selama sebulan, itu kan tidak masuk akal. Itu besar lho tagihannya," ungkapnya. (Baca juga: MUI Minta RUU HIP Ditunda Selama-lamanya)

Kemudian, kata dia, operasi katarak. "Masa operasi katarak di rumah sakit besar pakai laser, itu kan mahal, kan operasi bisa yang biasa saja. Nah ini fraud juga menurut saya, dan ini dilakukan oleh praktisi, oleh rumah sakit," pungkasnya.