Menkes Ungkit Harvey Moeis Jadi Penerima Bantuan BPJS di Rapat DPR
loading...
Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Foto/Instagram Sandra Dewi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkit Harvey Moeis , suami Sandra Dewi yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Dia menyoroti pentingnya keakuratan data penerima bantuan.
Dia mencontohkan kasus yang pernah terjadi pada Harvey Moeis, seorang pengusaha yang terjerat kasus korupsi timah justru menjadi PBI BPJS Kesehatan . Hal ini, menurut Menkes, tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dia menambahkan bahwa orang yang memiliki kartu kredit dengan limit besar atau tagihan listrik yang tinggi tidak seharusnya mendapat subsidi PBI.
“Nah, cuma definisi miskinnya ini yang kita harus hati-hati. Contoh Harvey Moeis, contoh jangan terulang lagilah. Kenapa orang sekaya dia, semampu dia dibayarin. Saya kan orang perbankan, jadi banyak data gitu. Kan nggak cocok, orang disubsidi PBI baik oleh pemda maupun oleh pemerintah pusat tapi punya kartu kredit misalnya limitnya Rp50 juta itu kan enggak cocok. Atau dia misalnya dibayarin PBI-nya gratis ini ya tapi KWH listriknya 2.400, ya mungkin sekarang sudah satu jutaan,” kata Menkes.
![Menkes Ungkit Harvey Moeis Jadi Penerima Bantuan BPJS di Rapat DPR]()
Sebagai langkah perbaikan, Menkes mengusulkan agar data penerima bantuan BPJS disinkronkan dengan data perbankan dan data pemakaian listrik, untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Dia juga menyarankan agar kolaborasi antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan pihak terkait terus dilakukan agar data yang digunakan lebih akurat.
“Nah, hal-hal seperti ini yang saya minta waktu itu ke DJSN sama teman-teman BPJS tolong datanya diperbaiki dengan crossing seperti itu ya. Data listrik, data perbankan ada kualitas data yang paling baik ya. Kita tinggal lihat aja 96 juta PBI itu berantem terus ini benar apa enggak, saya sudah ngomong sama Menteri Sosial sudah pak kita pakai yang gampang saja, kita crossing saja itu dengan data PBI kita dengan data listrik. Jangan-jangan bayarnya 2.000 KWH dikasih PBI, bisa jadi ya, kayak Harvey Moeis itu,” ujarnya.
Menkes pun menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan yang adil dan merata kepada seluruh rakyat, dan bahwa perbaikan data adalah langkah penting agar subsidi ini hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. “Nah ini kan kita juga yang malu seakan-akan kita tidak bisa memanage datanya kita dengan benar. Hal-hal ini akan kita lakukan, kita diskusikan agar tarifnya itu benar diberikan ke orang yang benar,” tuturnya.
Dia mencontohkan kasus yang pernah terjadi pada Harvey Moeis, seorang pengusaha yang terjerat kasus korupsi timah justru menjadi PBI BPJS Kesehatan . Hal ini, menurut Menkes, tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dia menambahkan bahwa orang yang memiliki kartu kredit dengan limit besar atau tagihan listrik yang tinggi tidak seharusnya mendapat subsidi PBI.
“Nah, cuma definisi miskinnya ini yang kita harus hati-hati. Contoh Harvey Moeis, contoh jangan terulang lagilah. Kenapa orang sekaya dia, semampu dia dibayarin. Saya kan orang perbankan, jadi banyak data gitu. Kan nggak cocok, orang disubsidi PBI baik oleh pemda maupun oleh pemerintah pusat tapi punya kartu kredit misalnya limitnya Rp50 juta itu kan enggak cocok. Atau dia misalnya dibayarin PBI-nya gratis ini ya tapi KWH listriknya 2.400, ya mungkin sekarang sudah satu jutaan,” kata Menkes.
Sebagai langkah perbaikan, Menkes mengusulkan agar data penerima bantuan BPJS disinkronkan dengan data perbankan dan data pemakaian listrik, untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Dia juga menyarankan agar kolaborasi antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan pihak terkait terus dilakukan agar data yang digunakan lebih akurat.
“Nah, hal-hal seperti ini yang saya minta waktu itu ke DJSN sama teman-teman BPJS tolong datanya diperbaiki dengan crossing seperti itu ya. Data listrik, data perbankan ada kualitas data yang paling baik ya. Kita tinggal lihat aja 96 juta PBI itu berantem terus ini benar apa enggak, saya sudah ngomong sama Menteri Sosial sudah pak kita pakai yang gampang saja, kita crossing saja itu dengan data PBI kita dengan data listrik. Jangan-jangan bayarnya 2.000 KWH dikasih PBI, bisa jadi ya, kayak Harvey Moeis itu,” ujarnya.
Menkes pun menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan yang adil dan merata kepada seluruh rakyat, dan bahwa perbaikan data adalah langkah penting agar subsidi ini hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. “Nah ini kan kita juga yang malu seakan-akan kita tidak bisa memanage datanya kita dengan benar. Hal-hal ini akan kita lakukan, kita diskusikan agar tarifnya itu benar diberikan ke orang yang benar,” tuturnya.
Lihat Juga :
