Akselerasi Vaksin Booster demi Kesehatan Masyarakat

Rizka Septiana, M.Si, IAPR
Dosen Tetap Institut Komunikasi & Bisnis LSPR Jakarta

PEMERINTAH tengah gencar-gencarnya mendorong akselerasi atau percepatan vaksinasi baik dosis primer maupun dosis lanjutan atau booster bagi masyarakat jelang momen mudik lebaran. Tingkat vaksinasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam upaya transisi dari pandemi ke endemi Covid-19. Aktivitas komunikasi kesehatan yang dirancang pemerintah secara efektif ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan bersama.

Cakupan komunikasi kesehatan meliputi pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan kebijakan kesehatan. Terdapat lima tingkatan komunikasi kesehatan; pertama adalah individu atau anggota masyarakat itu sendiri yang mana target dasar sasaran komunikasi kesehatan. Kedua adalah jaringan sosial atau kelompok masyarakat. Disini termasuk opinion leader (seseorang yang didengarkan) dalam satu kelompok tersebut.

Ketiga adalah organisasi. Organisasi ini dapat mempengaruhi perubahan perilaku individu sehingga komunikasi menyasar organisasi untuk mensukseskan proses tercapainya tujuan komunikasi kesehatan. Keempat, komunitas yang berperan penting mempengaruhi kelangsungan komunikasi kesehatan. Dan terakhir adalah masyarakat. Jika seluruh seluruh komponen masyarat meyakini norma, nilai, atau budaya tertentu, maka akan tercermin pada perubahan perilaku individu secara signifikan.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang belakangan menunjukkan tren perbaikan signifikan. Bahkan, pada sepekan terakhir didapati tren penurunan kasus konfirmasi dan tingkat rawat inap dalam skala nasional.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan melakukan sejumlah pelonggaran selama Ramadhan. Pemerintah juga memperbolehkan masyarakat melakukan mudik Lebaran setelah dua tahun adanya pelarangan. Namun, tetap ada syarat yang harus dipenuhi yaitu, sudah divaksinasi lengkap dan booster serta menerapkan protokol kesehatan ketat.

Menurut Jokowi, keputusan pelonggaran mudik Lebaran 2022 ini berdasarkan beberapa pertimbangan dari para ahli. Pertama, kasus Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Kedua, angka reproduksi Covid-19 yang mendekati 1, dan ketiga, pola kenaikan kasus di beberapa negara berbeda dengan di Tanah Air.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi juga mengamini seperti yang disampaikan Jokowi. Saat ini, kasus harian Covid-19 di Indonesia terus mengalami penurunan signifikan. Dalam waktu kurang dari tiga bulan terkahir, kasus harian telah menurun hingga 97 persen dari puncak kasus yang disebabkan oleh varian Omicron.

Selain itu, kasus aktif secara nasional juga turun hingga 83 persen dari puncak kasus yang lalu. Saat ini kasus aktifnya sudah berada di bawah 100.000. Pemerintah juga mengklaim jumlah pasien rawat inap di rumah sakit turun hingga 85 persen dan kapasitas tempat tidur di rumah sakit (bed occupancy rate/BOR) saat ini kisaran 6 persen.

Pemerintah dalam akselerasi vaksinasi booster dalam beberapa bulan terakhir memang cukup efektif karena melibatkan sejumlah instansi baik negeri maupun swasta. Misalnya kementerian atau lembaga, TNI/Polri, intansi swasta, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, sampai ormas seperti PBNU dan Muhammadiyah.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Suharyanto dalam beberapa kesempatan juga selalu menegaskan jika syarat mudik harus booster bukan untuk membatasi jumlah pemudik. Hal tersebut dilakukan agar pemudik lebih aman selama perjalanan dan tidak terjadi penularan yang signifikan pascalebaran.

Bahkan, guna memenuhi kebutuhan booster selama perjalanan mudik, Kemenkes dan Kementerian Perhubungan menyediakan posko vaksinasi Covid-19. Nantinya, posko-posko tersebut berlokasi di bandara, pelabuhan, terminal dan stasiun kereta api, agar para pemudik bisa mendapatkan vaksinasi booster dengan mudah.

Langkah ini dinilai efektif dan efisien karena pemudik yang belum sempat vaksinasi ketiga, bisa mendapatkan vaksin di sejumlah titik tanpa repot-repot harus mencari di luar jalur mudik. Jika kebijakan ini sukses, maka pelonggaran kebijakan mudik Lebaran tidak akan menimbulkan gelombang kasus Covid-19 baru di kemudian hari, sekaligus bisa melindungi seluruh masyarakat, terutama kelompok lanjut usia.

Bahkan, Polri juga siap menyukseskan program pemerintah dengan mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan di sejumlah titik saat momentum perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Pos pengamanan dan pelayanan itu dilakukan untuk memastikan setiap orang yang mudik sudah menerima vaksin booster atau vaksin Covid-19 tahap ketiga.

Masyarakat juga diharapkan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan meskipun telah mendapatkan vaksin booster. Vaksinasi booster dan protokol kesehatan merupakan dua kunci yang tak bisa dipisahkan. Potensi lonjakan kasus Covid-19 masih tetap ada jika vaksin booster tidak dibarengi dengan disiplin protokol kesehatan saat perjalanan mudik.

Makanya, vaksinasi booster dan protokol kesehatan ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Masyarakat juga diharapkan tidak selalu mempertentangkan alasan mengapa harus melakukan vaksin jika memakai masker efektif atau mengapa harus memakai masker jika vaksin terbukti ampuh.

Perlu ditegaskan lagi bahwa vaksinasi dan protokol kesehatan 3M memiliki fungsi yang berbeda. Ketika seseorang tertular Covid-19, vaksin terbukti secara ilmiah membentuk kekebalan komunitas yang dapat melindungi penderita dari gejala yang parah, risiko perawatan di rumah sakit bahkan risiko kematian. Namun, potensi penularan masih tetap ada.

Penularan dapat dicegah dengan menghindari paparan virus, yaitu menerapkan disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Harapannya agar masyarakat bisa memahami bahwa vaksin maupun protokol kesehatan 3M tidak akan berfungsi optimal jika tidak dilakukan dengan benar.

Dalam hal vaksin, kekebalan tubuh yang ditimbulkan oleh vaksin akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Kekebalan yang sudah mulai turun dapat segera ditingkatkan kembali melalui vaksinasi booster. Sedangkan dalam hal protokol kesehatan 3M, perlindungan optimal dapat tercapai apabila protokol kesehatan 3M dilakukan dengan benar.

Karena itu, selain vaksin booster, masyarakat juga diharapkan tetap patuh menjalankan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan). Lalu, pemerintah tetap menjalankan 3T (testing, tracing, treatment) dengan baik.

Di sisi lain, pemerintah juga harus tetap gencar melakukan literasi ke publik untuk membangun kewaspadaan bahwa situasi pandemi ini belum berakhir. Sehingga, masyarakat punya peran tanggung jawab di situasi pandemi ini.

Namun, yang mengkhawatirkan saat ini, ternyata kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi dosis ketiga atau booster masih rendah. Jika merujuk dari beberapa sumber, ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat masih enggan untuk mendapatkan vaksinasi booster.

Pertama, masih banyak masyarakat yang pilih-pilih vaksin. Kedua, masyarakat menganggap saat ini sudah tidak pandemi lagi. Ketiga, varian Omicron dengan gejala yang ringan menjadikan masyarakat menganggap sebagai penyakit biasa saja.

Keempat, vaksin booster yang disediakan pemerintah memiliki efek samping yang lebih berat dibanding vaksin sebelumnya. Dengan informasi yang berkembang ini, minimal Kementerian Kesehatan bisa segera merespons dan mencari solusi agar masyarakat tertarik mendapatkan vaksin booster.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga tak henti-hentinya mengimbau agar masyarakat tidak bersikap memilih-milih vaksin karena vaksin yang disediakan telah teruji keamanan dan efikasinya.

Masyarakat diharapkan bisa mendukung upaya pemerintah dalam percepatan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap serta booster mendekati puncak mudik Idul Fitri. Bahkan, pemerintah dengan segala kemampuannya terus mendorong untuk menjaga momentum baik ini dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses gerai vaksinasi di sejumlah titik.

Misalnya dengan melakukan vaksinasi kepada masyarakat usai salat Tarawih dan tempat publik lainnya seperti stastiun, bandara, terminal bus, hingga tempat pelaksanaan mudik bersama. Mudah-mudahan upaya pemerintah mendapatkan hasil makasimal dan masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik dengan selalu menjaga protokol kesehatan.