Jangan Zalimi Rakyat! Ini Dampak Buruk Penundaan Pemilu 2024
Selasa, 01 Maret 2022 - 06:04 WIB
loading...
Penundaan Pemilu 2024 dinilai memiliki sejumlah dampak buruk jika terjadi nantinya. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penundaan Pemilu 2024 dinilai memiliki sejumlah dampak buruk jika terjadi nantinya. Maka itu, tidak sedikit pihak yang menolak wacana penundaan Pemilu 2024 itu.
Wakil Ketua Umum Partai Ummat Chandra Tirta Wijaya mengatakan dampak buruk jika Pemilu 2024 ditunda adalah akan terjadi perpecahan di masyarakat. Selanjutnya, kata dia, cepat atau lambat mengakibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara terganggu.
Selain itu, kata dia, penundaan Pemilu 2024 itu juga akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. “Eksekutif dan legislatif jadi ilegal,” kata Chandra Tirta Wijaya kepada SINDOnews, Senin (28/2/2022).
Baca juga: Isu Pemilu 2024 Ditunda, Jusuf Kalla: Kalau Tak Taat Konstitusi Negeri Ini Akan Ribut
Dia menambahkan, perekonomian juga akan terganggu jika Pemilu 2024 ditunda. Lalu, kata dia, investasi yang memerlukan kepastian hukum juga akan terhambat. “Keamanan juga menjadi tidak kondusif. Demo-demo akan marak, kita akan mengulangi kesalahan yang lalu,” katanya.
Menurut dia, kejadian masa lalu harus jadi pembelajaran. “UUD 45 yang dibuat dan disepakati oleh pendiri bangsa sepertinya sudah jelas menyatakan Pasal 7 sebelum amendemen bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali,” katanya.
Dia menjelaskan sebenarnya konstitusi sudah sangat jelas membatasi masa jabatan presiden selama dua periode. “Tapi sepertinya ada kepentingan politik, ekonomi, kekuasaan, dan lain-lain sehingga Bung Karno dan Pak Harto bisa menjadi Presiden lebih dari 2 periode, bahkan ada yang dinyatakan seumur hidup,” ungkapnya.
Baca: PDIP Sebut Usulan Penundaan Pemilu 2024 Tak Punya Landasan Hukum
Sehingga, kata dia, terjadilah Reformasi 1998 dengan 6 tuntutan mahasiswa dan masyarakat. “Yang salah satu tokohnya Pak Amien Rais melakukan pembatasan periode Presiden dengan tegas dengan ditambah ‘… dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’. Bayangkan untuk supaya tidak bisa diakali Pasal 7 ini dibuat kunci dengan kalimat-kalimat yang tidak multitafsir karena inti dilakukan reformasi ini adalah pembatasan jabatan presiden,” pungkasnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. Jerry menilai penundaan Pemilu 2024 mencederai reformasi bangsa.
“Sistem ketatanegaan kita dirusak dan juga menzalimi hak rakyat, bahkan melabrak UUD 45. Bahaya sekali people power akan bisa bergerak melawan parliament power and goverment power, dan bisa memicu disintegritas bangsa,” katanya kepada SINDOnews secara terpisah.
Baca: Survei Medsos: Publik Lebih Butuh Minyak Goreng, Bukan Tunda Pemilu
Selain itu, kata dia, Pemerintahan Jokowi juga akan kehilangan legitimasi jika Pemilu 2024 itu ditunda. “Selanjutnya pemakzulan hak rakyat serta melanggar amanat konstitusi yang telah disahkan. Akibat yang lain, legacy Jokowi akan buruk dan tercatat dalam sejarah bangsa dan ada indikasi kudeta kekuasaan oleh rakyat,” pungkasnya.
Diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada Januari 2022. Kemudian, wacana itu kembali digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar pada Rabu 23 Februari 2022.
Lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan pada Jumat 25 Februari 2022 menyatakan setuju dengan usulan penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak keras usulan penundaan Pemilu 2024 itu.
Baca juga: KPU Tegaskan Tidak Ada Alasan Menunda Pemilu 2024
PDIP menilai usulan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Usulan Cak Imin itu juga dinilai melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.
“Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022).
Wakil Ketua Umum Partai Ummat Chandra Tirta Wijaya mengatakan dampak buruk jika Pemilu 2024 ditunda adalah akan terjadi perpecahan di masyarakat. Selanjutnya, kata dia, cepat atau lambat mengakibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara terganggu.
Selain itu, kata dia, penundaan Pemilu 2024 itu juga akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. “Eksekutif dan legislatif jadi ilegal,” kata Chandra Tirta Wijaya kepada SINDOnews, Senin (28/2/2022).
Baca juga: Isu Pemilu 2024 Ditunda, Jusuf Kalla: Kalau Tak Taat Konstitusi Negeri Ini Akan Ribut
Dia menambahkan, perekonomian juga akan terganggu jika Pemilu 2024 ditunda. Lalu, kata dia, investasi yang memerlukan kepastian hukum juga akan terhambat. “Keamanan juga menjadi tidak kondusif. Demo-demo akan marak, kita akan mengulangi kesalahan yang lalu,” katanya.
Menurut dia, kejadian masa lalu harus jadi pembelajaran. “UUD 45 yang dibuat dan disepakati oleh pendiri bangsa sepertinya sudah jelas menyatakan Pasal 7 sebelum amendemen bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali,” katanya.
Dia menjelaskan sebenarnya konstitusi sudah sangat jelas membatasi masa jabatan presiden selama dua periode. “Tapi sepertinya ada kepentingan politik, ekonomi, kekuasaan, dan lain-lain sehingga Bung Karno dan Pak Harto bisa menjadi Presiden lebih dari 2 periode, bahkan ada yang dinyatakan seumur hidup,” ungkapnya.
Baca: PDIP Sebut Usulan Penundaan Pemilu 2024 Tak Punya Landasan Hukum
Sehingga, kata dia, terjadilah Reformasi 1998 dengan 6 tuntutan mahasiswa dan masyarakat. “Yang salah satu tokohnya Pak Amien Rais melakukan pembatasan periode Presiden dengan tegas dengan ditambah ‘… dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’. Bayangkan untuk supaya tidak bisa diakali Pasal 7 ini dibuat kunci dengan kalimat-kalimat yang tidak multitafsir karena inti dilakukan reformasi ini adalah pembatasan jabatan presiden,” pungkasnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. Jerry menilai penundaan Pemilu 2024 mencederai reformasi bangsa.
“Sistem ketatanegaan kita dirusak dan juga menzalimi hak rakyat, bahkan melabrak UUD 45. Bahaya sekali people power akan bisa bergerak melawan parliament power and goverment power, dan bisa memicu disintegritas bangsa,” katanya kepada SINDOnews secara terpisah.
Baca: Survei Medsos: Publik Lebih Butuh Minyak Goreng, Bukan Tunda Pemilu
Selain itu, kata dia, Pemerintahan Jokowi juga akan kehilangan legitimasi jika Pemilu 2024 itu ditunda. “Selanjutnya pemakzulan hak rakyat serta melanggar amanat konstitusi yang telah disahkan. Akibat yang lain, legacy Jokowi akan buruk dan tercatat dalam sejarah bangsa dan ada indikasi kudeta kekuasaan oleh rakyat,” pungkasnya.
Diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada Januari 2022. Kemudian, wacana itu kembali digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar pada Rabu 23 Februari 2022.
Lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan pada Jumat 25 Februari 2022 menyatakan setuju dengan usulan penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak keras usulan penundaan Pemilu 2024 itu.
Baca juga: KPU Tegaskan Tidak Ada Alasan Menunda Pemilu 2024
PDIP menilai usulan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Usulan Cak Imin itu juga dinilai melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.
“Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022).
(rca)
Lihat Juga :
