Mereduksi Ketimpangan Melalui Pendidikan

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

Selama satu dekade terakhir, secara umum realisasi anggaran pendidikan terus menujukkan tren peningkatan. Besaran alokasi anggaran ini meningkat dari tahun ke tahun dengan prosentasenya di kisaran 20% sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Sebagai gambaran, realisasi anggaran pendidikan pad 2010 sebesar Rp216,72 triliun, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp473,66 triliun pada 2020 atau naik lebih dari dua kali lipatnya. Pada tahun ini, pemerintah kembali meningatkan anggaran pendidikan menjadi Rp541,7 triliun.

Tren peningkatan ini diikuti oleh komponen anggaran pendidikan baik melalui belanja pemerintah pusat (dengan rata-rata laju pertumbuhan tahunan 6,89%) maupun melalui transfer ke daerah dan dana desa /TKDD (dengan rata-rata laju pertumbuhan tahunan 8,86%).

Pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang paling asasi bagi manusia agar mampu mengisirasa,karsayang dibutuhkan oleh lingkungan bahkan negaranya agar kehidupan yang dimiliki lebih baik (wellbeing community). Dengan demikian, pendidikan seharusnya menjadi solusi dari segala persoalan pembangunan yang kita hadapi saat ini.

Sebagaimana bangsa Jepang denganRestorasi Meijipada 1867 dengan menetapkan lima pesan utama yang bagi perkembangan Jepang modern saat ini. Salah satunya adalah “pengetahuan harus dicari hingga ke seluruh dunia demi memperkuat fondasi kekuasaan kekaisaran”. Cara ini diwujudkan dengan mengirimkan banyak anak muda untuk belajar di luar negeri dan pulang membawa banyak perubahan di negaranya.

Oleh sebab itu, kenaikan anggaran di bidang pendidikan yang sangat signifikan diharapkan dapat mendukung perbaikankualitas SDMIndonesia untuk mengoptimalisasi bonus demografi yang kita miliki saat ini, untuk mengejar Indonesia Emas 2045, di mana saat itu negara kita telah berusia 100 tahun kemerdekaan.

Implikasi Pendidikan terhadap Ketimpangan
Pemerataan menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Pilihan paling ekstrem adalah pertumbuhan yang tinggi dengan pemerataan lebih rendah, atau pemerataan yang baik dengan pertumbuhan yang tidak tinggi. Apalagi untuk Indonesia yang memang sangat berbeda kualitas sumber daya yang dimiliki, baik alam, SDM mapun sumber daya buatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir, kondisi antarwilayah di Indonesia masih terjangkit ketimpangan yang sangat kuat di mana pusat pertumbuhan masih berkutat di pulau–pulau tertentu, terutama Jawa dan Sumatera. Utamanya, ketimpangan antarwilayah yakni Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sehingga riasan pembangunan Indonesia masih tertempeli isu ketimpangan antar wilayah, antara daerah tertinggal dan daerah maju.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Indonesia, termasuk beberapa negara maju adalah dengan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan wilayah–wilayah tertinggal. Melalui perbaikan konektivitas diharapkan pusat–pusat pertumbuhan mampu menarik daerah sekitarnya untuk ikut menikmati capaianoutputekonomi yang dihasilkan pusat pertumbuhan.