Wajah Baru Diharapkan Isi Jabatan Anggota KPU 2022-2027
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik Hermawan Sulistyo menilai banyak figur yang cocok menjadi anggota KPU periode 2022-2027. Sehingga, diharapkan regenerasi kepemimpinan bisa berjalan maksimal.
Dia berharap, nantinya proses penentuan siapa yang menjadi penyelenggara pemilu tak harus memuat tradisi petahana. Hermawan percaya, banyak wajah-wajah baru yang memiliki kapabilitas.
"Untuk regenerasi dan sirkulasi elite sebaiknya ya jangan incumbent lah. Masih banyak yang lain yang jago-jago," kata Sulistyo, Rabu (9/2/2022).
Peneliti bidang perkembangan politik lokal itu menyatakan masyarakat bisa berharap pada nama-nama baru untuk menjabat komisioner KPU. Meskipun ia menyadari nama-nama baru itu tak bisa dijamin lebih baik. "Kalau yang lama kan tidak bisa kita harapkan untuk lebih baik," ujarnya.
Hermawan pun meminta anggota Komisi II DPR yang akan menggelar fit and proper test untuk menelusuri integritas para calon anggota KPU. Menurutnya, anggota Komisi II DPR bisa mengonfirmasi nama-nama itu ke rekan atau tetangganya.
"Sangat mudah kok profiling. Tanya teman-teman mereka. Indonesia itu sempit, pasti lingkungan tahu," ujarnya.
Selain itu, kata Hermawan, anggota Komisi II DPR juga perlu mendalami kekayaan para calon anggota KPU. Dia menyarankan, Komisi II DPR bisa bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi mencurigakan dari masing-masing calon.
"Pansel bisa minta data ke PPATK. Indikasi korupsi bukan dari uang masuk, melainkan dari spending (belanja atau uang keluar)," katanya.
Dia berharap, nantinya proses penentuan siapa yang menjadi penyelenggara pemilu tak harus memuat tradisi petahana. Hermawan percaya, banyak wajah-wajah baru yang memiliki kapabilitas.
"Untuk regenerasi dan sirkulasi elite sebaiknya ya jangan incumbent lah. Masih banyak yang lain yang jago-jago," kata Sulistyo, Rabu (9/2/2022).
Peneliti bidang perkembangan politik lokal itu menyatakan masyarakat bisa berharap pada nama-nama baru untuk menjabat komisioner KPU. Meskipun ia menyadari nama-nama baru itu tak bisa dijamin lebih baik. "Kalau yang lama kan tidak bisa kita harapkan untuk lebih baik," ujarnya.
Hermawan pun meminta anggota Komisi II DPR yang akan menggelar fit and proper test untuk menelusuri integritas para calon anggota KPU. Menurutnya, anggota Komisi II DPR bisa mengonfirmasi nama-nama itu ke rekan atau tetangganya.
"Sangat mudah kok profiling. Tanya teman-teman mereka. Indonesia itu sempit, pasti lingkungan tahu," ujarnya.
Selain itu, kata Hermawan, anggota Komisi II DPR juga perlu mendalami kekayaan para calon anggota KPU. Dia menyarankan, Komisi II DPR bisa bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi mencurigakan dari masing-masing calon.
"Pansel bisa minta data ke PPATK. Indikasi korupsi bukan dari uang masuk, melainkan dari spending (belanja atau uang keluar)," katanya.