Dua ABK Loncat ke Laut, Pemerintah Harus Peringatkan China
Jum'at, 12 Juni 2020 - 09:47 WIB
loading...
A
A
A
“Dalam urusan dalam negeri harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Apakah Kementerian Ketenagakerjaan atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),” ucapnya.(Baca juga: Tim Advokasi Novel Baswedan Anggap Ada Sandiwara Hukum )
Semakin banyak yang mengelola justru nasib TKI tidak berubah. Mereka masih kerap sengsara dan menjadi budak di negeri orang. Pemerintah selalu berlindung dari status ilegal ketika tak bisa menyelesaikan atau mengetahui masalah yang menimpang TKI.
“Pemerintah seperti terkesan memindahkan kesalahan kepada ABK. Jika kasus yang berulang kali terjadi, ini menandakan ada yang salah dalam sistem kebijakan, kerja dan pengawasan dari pemerintah," tuturnya.(Baca juga: Curhat ke Menlu, ABK di Kapal China Bekerja 18 Jam Setiap Hari dan Tidak Digaji )
Semakin banyak yang mengelola justru nasib TKI tidak berubah. Mereka masih kerap sengsara dan menjadi budak di negeri orang. Pemerintah selalu berlindung dari status ilegal ketika tak bisa menyelesaikan atau mengetahui masalah yang menimpang TKI.
“Pemerintah seperti terkesan memindahkan kesalahan kepada ABK. Jika kasus yang berulang kali terjadi, ini menandakan ada yang salah dalam sistem kebijakan, kerja dan pengawasan dari pemerintah," tuturnya.(Baca juga: Curhat ke Menlu, ABK di Kapal China Bekerja 18 Jam Setiap Hari dan Tidak Digaji )
(dam)
Lihat Juga :
