Dua ABK Loncat ke Laut, Pemerintah Harus Peringatkan China
Jum'at, 12 Juni 2020 - 09:47 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta. Foto/dok PKS
A
A
A
JAKARTA - Anak buah kapal (ABK) Indonesia kembali mendapatkan perlakuan tak manusiawi. Dua ABK memilih loncat ke laut daripada terus berada di atas kapal berbendera China, Fu Lu Qing Yuan Yu.
Komisi I DPR meminta Pemerintah Indonesia memberikan peringatan keras keoada pemerintah China. Sebab masih terjadi perbudakan di kapal ikan China. Dua ABK berinisial AJ (30) dan R (22) loncat di perairan Selat Malaka pada 5 Juni lalu.
Mereka mengaku tidak mendapatkan waktu istirahat dan makan yang cukup. “Lagi-lagi rakyat Indonesia menjadi budak di kapal berbendera Tiongkok. Kejadian ini menunjukan tidak ada tindaklanjut serius setelah beberapa waktu lalu ABK Indonesia diperlakukan, seperti budak, lalu meninggal dan dibuang ke laut,” ujar anggota Komisi I DPR Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (11/6/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai pemerintah terkesan kehilangan taji ketika berhadapan dengan China. Indonesia negara berdaulat harus mampu melindungi rakyatnya dimanapun berada.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), kata dia, harus mengambil langkah-langkah taktis strategis dengan kebijakan diplomasi bermartabat dalam menangani masalah tenaga kerja Indonesia (TKI).
Komisi I DPR meminta Pemerintah Indonesia memberikan peringatan keras keoada pemerintah China. Sebab masih terjadi perbudakan di kapal ikan China. Dua ABK berinisial AJ (30) dan R (22) loncat di perairan Selat Malaka pada 5 Juni lalu.
Mereka mengaku tidak mendapatkan waktu istirahat dan makan yang cukup. “Lagi-lagi rakyat Indonesia menjadi budak di kapal berbendera Tiongkok. Kejadian ini menunjukan tidak ada tindaklanjut serius setelah beberapa waktu lalu ABK Indonesia diperlakukan, seperti budak, lalu meninggal dan dibuang ke laut,” ujar anggota Komisi I DPR Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (11/6/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai pemerintah terkesan kehilangan taji ketika berhadapan dengan China. Indonesia negara berdaulat harus mampu melindungi rakyatnya dimanapun berada.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), kata dia, harus mengambil langkah-langkah taktis strategis dengan kebijakan diplomasi bermartabat dalam menangani masalah tenaga kerja Indonesia (TKI).
Lihat Juga :
