Dua ABK Loncat ke Laut, Pemerintah Harus Peringatkan China
Jum'at, 12 Juni 2020 - 09:47 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta. Foto/dok PKS
A
A
A
JAKARTA - Anak buah kapal (ABK) Indonesia kembali mendapatkan perlakuan tak manusiawi. Dua ABK memilih loncat ke laut daripada terus berada di atas kapal berbendera China, Fu Lu Qing Yuan Yu.
Komisi I DPR meminta Pemerintah Indonesia memberikan peringatan keras keoada pemerintah China. Sebab masih terjadi perbudakan di kapal ikan China. Dua ABK berinisial AJ (30) dan R (22) loncat di perairan Selat Malaka pada 5 Juni lalu.
Mereka mengaku tidak mendapatkan waktu istirahat dan makan yang cukup. “Lagi-lagi rakyat Indonesia menjadi budak di kapal berbendera Tiongkok. Kejadian ini menunjukan tidak ada tindaklanjut serius setelah beberapa waktu lalu ABK Indonesia diperlakukan, seperti budak, lalu meninggal dan dibuang ke laut,” ujar anggota Komisi I DPR Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (11/6/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai pemerintah terkesan kehilangan taji ketika berhadapan dengan China. Indonesia negara berdaulat harus mampu melindungi rakyatnya dimanapun berada.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), kata dia, harus mengambil langkah-langkah taktis strategis dengan kebijakan diplomasi bermartabat dalam menangani masalah tenaga kerja Indonesia (TKI).
“Dalam urusan dalam negeri harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Apakah Kementerian Ketenagakerjaan atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),” ucapnya.(Baca juga: Tim Advokasi Novel Baswedan Anggap Ada Sandiwara Hukum )
Semakin banyak yang mengelola justru nasib TKI tidak berubah. Mereka masih kerap sengsara dan menjadi budak di negeri orang. Pemerintah selalu berlindung dari status ilegal ketika tak bisa menyelesaikan atau mengetahui masalah yang menimpang TKI.
“Pemerintah seperti terkesan memindahkan kesalahan kepada ABK. Jika kasus yang berulang kali terjadi, ini menandakan ada yang salah dalam sistem kebijakan, kerja dan pengawasan dari pemerintah," tuturnya.(Baca juga: Curhat ke Menlu, ABK di Kapal China Bekerja 18 Jam Setiap Hari dan Tidak Digaji )
Komisi I DPR meminta Pemerintah Indonesia memberikan peringatan keras keoada pemerintah China. Sebab masih terjadi perbudakan di kapal ikan China. Dua ABK berinisial AJ (30) dan R (22) loncat di perairan Selat Malaka pada 5 Juni lalu.
Mereka mengaku tidak mendapatkan waktu istirahat dan makan yang cukup. “Lagi-lagi rakyat Indonesia menjadi budak di kapal berbendera Tiongkok. Kejadian ini menunjukan tidak ada tindaklanjut serius setelah beberapa waktu lalu ABK Indonesia diperlakukan, seperti budak, lalu meninggal dan dibuang ke laut,” ujar anggota Komisi I DPR Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (11/6/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai pemerintah terkesan kehilangan taji ketika berhadapan dengan China. Indonesia negara berdaulat harus mampu melindungi rakyatnya dimanapun berada.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), kata dia, harus mengambil langkah-langkah taktis strategis dengan kebijakan diplomasi bermartabat dalam menangani masalah tenaga kerja Indonesia (TKI).
“Dalam urusan dalam negeri harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Apakah Kementerian Ketenagakerjaan atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),” ucapnya.(Baca juga: Tim Advokasi Novel Baswedan Anggap Ada Sandiwara Hukum )
Semakin banyak yang mengelola justru nasib TKI tidak berubah. Mereka masih kerap sengsara dan menjadi budak di negeri orang. Pemerintah selalu berlindung dari status ilegal ketika tak bisa menyelesaikan atau mengetahui masalah yang menimpang TKI.
“Pemerintah seperti terkesan memindahkan kesalahan kepada ABK. Jika kasus yang berulang kali terjadi, ini menandakan ada yang salah dalam sistem kebijakan, kerja dan pengawasan dari pemerintah," tuturnya.(Baca juga: Curhat ke Menlu, ABK di Kapal China Bekerja 18 Jam Setiap Hari dan Tidak Digaji )
(dam)
Lihat Juga :
