Hakim PN Surabaya Terjaring OTT KPK, Begini Respons MA

JAKARTA - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) , Sobandi menyatakan Mahkamah Agung mendukung langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penegakan hukum, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan hari ini terhadap oknum Hakim (IT) dan Panitera Pengganti (H) Pengadilan Negeri Surabaya.

“Bahwa OTT ini terjadi atas kerja sama Mahkamah Agung dengan KPK, untuk itu Mahkamah Agung berterima kasih dan mengapresiasi langkah KPK,” kata Sobandi, Jumat (21/1/2022).

Sobandi mengatakan Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan integritas aparatur peradilan melalui pembinaan secara terus menerus dan berjenjang serta pengawasan secara melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.



“Tanggal 23 Desember 2021 KPK telah mengumumkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di mana Mahkamah Agung sebagai lembaga yg disurvei memperoleh indeks integritas nasional 82,61%,” ungkapnya.

Indeks Integritas Nasional mengukur tingkat risiko korupsi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah, melalui persepsi dan pengalaman masyarakat. Serta, data objektif dari pihak internal lembaga, masyarakat pengguna layanan, dan para pihak pemangku kepentingan.


Melihat indeks integritas nasional Mahkamah Agung yang masih 82,61% artinya masih sekitar kurang lebih 18% untuk mencapai 100% bersih dari korupsi. “Sehingga dengan adanya OTT hari ini semoga membantu Mahkamah Agung untuk mempercepat menjadi lembaga yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujarnya.

Sobandi mengatakan oleh karena oknum Hakim dan Panitera Pengganti yang menjadi objek OTT hari ini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah maka hari ini juga yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai hakim dan panitera pengganti.

Sobandi menuturkan Mahkamah Agung tidak berhenti sampai tertangkapnya oknum hakim dan panitera pengganti PN Surabaya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan di Bawahnya.

“Hari ini juga Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengirim tim untuk memeriksa dan memastikan apakah atasan langsung yaitu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan pengawasan dan pembinaan,” paparnya.

Sobandi menjelaskan Mahkamah Agung terus mengharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama menjaga independensi kekuasaan kehakiman “Mengawal terwujudnya badan peradilan yang Agung yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” jelasnya.