Sandi Uno Kritik Pola Komunikasi Pemerintah soal Covid-19
loading...
Pelaksanaan swab test di Surabaya, Jawa Timur. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengkritisi pola komunikasi pemerintah dalam menyampaikan informasi penanganan virus corona atau Covid-19 di Indonesia.
"Saya ingin kritisi ini caranya (pemerintah) menyampaikan informasi sepertinya tidak ada disiplin dalam menyampaikan informasi. Karena di setiap jenjang baik, saya pernah di pemerintah juga, pemprov, di setiap jenjang itu harus ada disiplin flow of information," kata Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2020).
Menurut Sandi, komunikasi publik salah satu hal penting dalam penanganan wabah corona. Tiap jenjang pemerintahan, lanjut dia, harus memiliki jalur komunikasi yang sudah ditetapkan.
Ia berkata, selama masa pandemi, Gugus Tugas harus jadi pintu pertama informasi kepada publik. Hal itu tidak terjadi saat ini. Menurutnya, banyak kebijakan dan pernyataan yang tumpang tindih antarlembaga maupun kementerian. (Baca juga: Soal Dokter Reisa Broto Asmoro, Legislator PKS: Jubir Baiknya Paham Pandemi ).
Menurut mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini, pada saat sekarang, musuh kita adalah Covid-19 dan bergeraknya sangat cepat sehingga informasi pun harus disampaikan dengan cepat dan dalam satu komando.
"Saya cenderung harusnya ada dalam satu panglima informasi ini harus dari satu tempat. Saya mendukung semua itu lewat dari Gugus Tugas Covid, itulah panglima kita yang harus menyampaikan informasi," ujarnya.
Politikus Gerindra ini mencontohkan kebijakan mengenai belajar di rumah selama pandemi virus corona. Ia menilai banyak pihak memiliki interpretasinya masing-masing dalam kebijakan ini sehingga membuat masyarakat bingung. (Baca juga: Soal Kabar Dirinya Jadi Tersangka, Said Didu: Bismillahirrahmanirrahim ).
"Termasuk mengenai pendidikan, sisanya (dari) aplikasi. Dari apa yang didapat dari Gugus Tugas, tapi kalau ratusan membuat interpretasi sendiri. Nah, ini yang akan repot dan masyarakat jadi bingung," kata dia.
Jika pemerintah masih memberikan informasi yang berbeda-beda, dikhawatirkan semakin menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. "Di pemprov agak mudah ya, karena wali kota itu fungsinya report pada gubernur, tapi di daerah lain informasinya masih berbeda, membuat kita bingung," kata Sandi.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya pola komunikasi antara pemerintahan dengan pemda dalam setiap pembuatan kebijakan. "Jadi saya mengingatkan pada teman-teman yang ada di pemangku kepentingan bahwa mampu untuk melakukan koordinasi dari segi informasi. Karena ini betul-betul membuat masyarakat bingung," jelas Sandi.
"Saya ingin kritisi ini caranya (pemerintah) menyampaikan informasi sepertinya tidak ada disiplin dalam menyampaikan informasi. Karena di setiap jenjang baik, saya pernah di pemerintah juga, pemprov, di setiap jenjang itu harus ada disiplin flow of information," kata Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2020).
Menurut Sandi, komunikasi publik salah satu hal penting dalam penanganan wabah corona. Tiap jenjang pemerintahan, lanjut dia, harus memiliki jalur komunikasi yang sudah ditetapkan.
Ia berkata, selama masa pandemi, Gugus Tugas harus jadi pintu pertama informasi kepada publik. Hal itu tidak terjadi saat ini. Menurutnya, banyak kebijakan dan pernyataan yang tumpang tindih antarlembaga maupun kementerian. (Baca juga: Soal Dokter Reisa Broto Asmoro, Legislator PKS: Jubir Baiknya Paham Pandemi ).
Menurut mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini, pada saat sekarang, musuh kita adalah Covid-19 dan bergeraknya sangat cepat sehingga informasi pun harus disampaikan dengan cepat dan dalam satu komando.
"Saya cenderung harusnya ada dalam satu panglima informasi ini harus dari satu tempat. Saya mendukung semua itu lewat dari Gugus Tugas Covid, itulah panglima kita yang harus menyampaikan informasi," ujarnya.
Politikus Gerindra ini mencontohkan kebijakan mengenai belajar di rumah selama pandemi virus corona. Ia menilai banyak pihak memiliki interpretasinya masing-masing dalam kebijakan ini sehingga membuat masyarakat bingung. (Baca juga: Soal Kabar Dirinya Jadi Tersangka, Said Didu: Bismillahirrahmanirrahim ).
"Termasuk mengenai pendidikan, sisanya (dari) aplikasi. Dari apa yang didapat dari Gugus Tugas, tapi kalau ratusan membuat interpretasi sendiri. Nah, ini yang akan repot dan masyarakat jadi bingung," kata dia.
Jika pemerintah masih memberikan informasi yang berbeda-beda, dikhawatirkan semakin menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. "Di pemprov agak mudah ya, karena wali kota itu fungsinya report pada gubernur, tapi di daerah lain informasinya masih berbeda, membuat kita bingung," kata Sandi.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya pola komunikasi antara pemerintahan dengan pemda dalam setiap pembuatan kebijakan. "Jadi saya mengingatkan pada teman-teman yang ada di pemangku kepentingan bahwa mampu untuk melakukan koordinasi dari segi informasi. Karena ini betul-betul membuat masyarakat bingung," jelas Sandi.
(zik)
Lihat Juga :
