Imbauan Presiden SBY

Sindonews.com - Ada yang menarik dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada sambutannya di sidang kabinet, Kamis 19 Juli. Presiden SBY menyerukan kepada menterinya yang sibuk mengurus partai untuk segera mundur secara baik-baik.

“Bagi saudara yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, dari partai mana pun, saya persilakan baik-baik untuk mengundurkan diri,” begitu bunyi imbauan Presiden SBY.

Pernyataan Presiden SBY tersebut tentu saja mengundang polemik. Bagi masyarakat, terutama yang terus mengikuti perkembangan politik negeri ini, pernyataan SBY ini dinilai biasa saja.

Dalam arti, permintaan Presiden tak lebih dari sekadar pidato yang akan berlalu begitu saja tanpa adanya implikasi yang berarti terhadap konstelasi politik di Tanah Air. Mengapa? Apa yang diungkapkan Presiden SBY tidak memiliki kekuatan politik apa pun. Karena itu, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang berasal dari partai dipastikan tidak akan merespons terlalu serius.

Apalagi, Presiden SBY juga tidak spesifik menunjuk siapa menteri dari partai politik (parpol) yang dimaksud. Sebab,j umlah menteri yang berasal dari partai sebanyak 18 orang sehingga kalau ditanya pun para menteri akan mudah berkelit bahwa bukan mereka yang dimaksud Presiden SBY. Kemungkinan imbauan Presiden ini didasari kekecewaannya terhadap kinerja para menteri yang tidak memenuhi target.

Selain itu, adanya loyalitas ganda para menteri yang berasal dari partai koalisi membuat Presiden SBY kecewa. Apa pun alasannya, jika dinilai mengganggu kinerja pemerintahan, Presiden SBY seharusnya tinggal melakukan reshuffle. Karena seorang presiden dengan hak prerogatifnya memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri, termasuk yang dari partai.

Menyelesaikan masalah negara ini yang sudah menumpuk tentu tidak cukup hanya dengan pidato. Perlu tindakan nyata jika ingin mengubah negara ini menjadi lebih baik. Pernyataan Kepala Negara tersebut justru bisa menjadi kontraproduktif terhadap kepemimpinan Presiden SBY sendiri. Imbauannya yang sudah pasti tidak akan diresponspara menterinya itu akhirnya sedikit banyak bakal memengaruhi kredibilitasnya sebagai presiden.

Bagaimanapun masyarakat yang kian cerdas akan berpikir bahwa imbauan Presiden tak ada tajinya. Dengan kenyataan ini, masyarakat bisa saja berpikir bahwa Presiden SBY tidak memiliki keberanian untuk memecat menterinya yang berasal dari partai. Apalagi, beberapa waktu lalu, Presiden SBY juga tidak memberikan sanksi apa-apa terhadap PKS yang memutuskan bersikap berbeda dengan partai koalisi lainnya soal kebijakan bahan bakar minyak (BBM) dalam rapat paripurna.

Kenyataan ini menambah kesan pemerintahan saat ini seperti tersandera oleh partai. Seorang pemimpin dituntut harus bisa bersikap tegas sepanjang hal itu dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Seharusnya Presiden SBY tak usah takut ditinggalkan partai-partai pendukungnya kalau memang yang diperjuangkan adalah untuk kepentingan rakyat. Ingat, Presiden SBY terpilih dan didukung lebih dari 50 persen suara dalam Pemilihan Presiden 2009 lalu.

Modal ini seharusnya menjadi kekuatan untuk bisa mandiri dan percaya diri dalam memutuskan sesuatu bagi kemajuan bangsa ini tanpa tersandera oleh keberadaan partai. Seorang pemimpin harus berani memutuskan bukan hanya dengan imbauan semata. Bangsa ini memerlukan tokoh yang tak hanya pandai tebar pesona, tetapi juga pemimpin yang tegas, berani menanggung risiko, dan tidak antikritik. Bagaimana pun sebuah keputusan tak mungkin bisa menyenangkan semua pihak.

Adanya sebagian kelompok masyarakat yang merasa keberatan itu wajar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan segala keragamannya. Di era demokrasi saat ini, perbedaan pendapat itu adalah rahmat dan bisa menjadi kekuatan untuk checks and balances bagi jalannya pemerintahan negara ini.