Dilema Penerapan Pembelajaran Tatap Muka dan Solusinya
loading...
A
A
A
Namun, ada cukup banyak kasus, siswa yang sudah terbiasa dengan PTL selama ini, lebih memilih sistem pembelajaran daring atau PTL dan sesekali saja kegiatan PTM. Kegiatan PTL dianggap dapat menghemat waktu, biaya transportasi, hemat pakaian, lebih praktis dan bisa melakukan kegiatan simultan lainnya. Kelompok keluarga yang tidak gaptek pun, banyak yang makin menyukai kegiatan PTL. Apalagi bagi mereka yang sudah melaksanakan home schooling.
Pengalaman penulis sebagai pengajar pada perguruan tinggi, memang kebiasaan mengajar sistem daring lebih menyenangkan dari aspek efisiensi waktu dan dinamika pemanfaatan bahan-bahan ajar dari luar kampus dan dari mancanegara seperti bahan-bahan MOOC (Massive On Line Open Courses) dari kampus-kampus ternama di dunia. Dengan pemanfaatan sistem perkuliahan baik yang synchronous dan unsynchronous maka efektifitas PTL dapat lebih diandalkan.
Kerumitan Tata-kelola Dinamis PTM
Sebelum adanya wabah pandemi Covid-19, banyak pihak yang menganggap bahwa kebijakan PTM merupakan tanggung jawab pihak sekolah. Padahal tokoh pendidikan Taman Siswa Ki Hajar Dewantara, sudah mengingatkan bahwa sistem pendidikan yang ideal harus diselenggarakan di tiga gugus otoritas yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat (Sistem Tripusat Pendidikan).
Tanpa sinkronisasi sistem Tripusat secara terpadu, terukur dan tersosialisasi secara baik, maka capaian peningkatan mutu pendidikan yang terkait dengan capaian Indeks Pengembangan Manusia (IPM) akan selalu rendah jika dibandingkan dengan dunia maupun di negara-negara di kawasan ASEAN.
Sesungguhnya Indonesia memiliki potensi bonus demografi yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN dan bahkan dunia. Agar Bonus Demografi tidak berubah menjadi bencana demografi, maka sinkronisasi pendidikan sistem Tripusat perlu ditangani secara komprehensif, konsisten dan kontinyu.
Apalagi jika pencapaiannya dikaitkan dengan akselerasi ke arah membangun fondasi ‘Peradaban Digital’sistem pendidikan yang baru. Capaian pembelajaran melalui PTM dam PTL harus bergerak maju dan tidak kehilangan kesempatan (learning lost) yang selama dua tahun ini kita tersandera.
Hal ini merupakan PR berat bagi empat organ yang menangani sistem pendidikan kombinasi PTM dan PTL. Situasi sulit dalam penanganan anak didik dibawah Kemendikbud maupun Kemenag agak berbeda, karena peserta didik dibawah Kemenag sebagian besar peserta didiknya menginap di pemondokan.
Pola prokes yang diterapkan Kemenkes untuk peserta didik di bawah Kemendikbud dan Kemenag seharusnya sama di setiap wilayah di bawah pengawasan Kemendagri. Namun dalam praktik standardisasi pola tracking, tracing, dan testing yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 terkadang sangat berbeda dalam implementasinya, sehingga kecepatan dalam sistem pelaporan dan penangannya sering terseok-seok. Sehingga menimbulkan interpretasi yang keliru baik dari institusi sekolah, orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya.
Dilema Sinkronisasi Data Dasar dari Dinas Terkait
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan PTM, jika masih terjadi mismatch pada saat pelaporan data dasar kependudukan antar dinas dari empat kementerian, maka proses kompilasi data dasar harus dimutakhirkan dahulu agar supaya keputusan pelaksanaan PTM untuk masing-masing dinas, masing-masing wilayah tidak bertabrakan.
Seandainya sistem pendataan sudah terpadu, maka masing-masing kementerian bisa membukanya dalam layar dash-board, untuk dibuka dan ditutup setiap saat sejalan dengan dengan dinamika penerapan PPKM. Tata kelola dinamis merupakan jargon peradaban baru pengelolaan PTM berbasis big data yang tunggal, faktual dan terpercaya.
Pengalaman penulis sebagai pengajar pada perguruan tinggi, memang kebiasaan mengajar sistem daring lebih menyenangkan dari aspek efisiensi waktu dan dinamika pemanfaatan bahan-bahan ajar dari luar kampus dan dari mancanegara seperti bahan-bahan MOOC (Massive On Line Open Courses) dari kampus-kampus ternama di dunia. Dengan pemanfaatan sistem perkuliahan baik yang synchronous dan unsynchronous maka efektifitas PTL dapat lebih diandalkan.
Kerumitan Tata-kelola Dinamis PTM
Sebelum adanya wabah pandemi Covid-19, banyak pihak yang menganggap bahwa kebijakan PTM merupakan tanggung jawab pihak sekolah. Padahal tokoh pendidikan Taman Siswa Ki Hajar Dewantara, sudah mengingatkan bahwa sistem pendidikan yang ideal harus diselenggarakan di tiga gugus otoritas yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat (Sistem Tripusat Pendidikan).
Tanpa sinkronisasi sistem Tripusat secara terpadu, terukur dan tersosialisasi secara baik, maka capaian peningkatan mutu pendidikan yang terkait dengan capaian Indeks Pengembangan Manusia (IPM) akan selalu rendah jika dibandingkan dengan dunia maupun di negara-negara di kawasan ASEAN.
Sesungguhnya Indonesia memiliki potensi bonus demografi yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN dan bahkan dunia. Agar Bonus Demografi tidak berubah menjadi bencana demografi, maka sinkronisasi pendidikan sistem Tripusat perlu ditangani secara komprehensif, konsisten dan kontinyu.
Apalagi jika pencapaiannya dikaitkan dengan akselerasi ke arah membangun fondasi ‘Peradaban Digital’sistem pendidikan yang baru. Capaian pembelajaran melalui PTM dam PTL harus bergerak maju dan tidak kehilangan kesempatan (learning lost) yang selama dua tahun ini kita tersandera.
Hal ini merupakan PR berat bagi empat organ yang menangani sistem pendidikan kombinasi PTM dan PTL. Situasi sulit dalam penanganan anak didik dibawah Kemendikbud maupun Kemenag agak berbeda, karena peserta didik dibawah Kemenag sebagian besar peserta didiknya menginap di pemondokan.
Pola prokes yang diterapkan Kemenkes untuk peserta didik di bawah Kemendikbud dan Kemenag seharusnya sama di setiap wilayah di bawah pengawasan Kemendagri. Namun dalam praktik standardisasi pola tracking, tracing, dan testing yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 terkadang sangat berbeda dalam implementasinya, sehingga kecepatan dalam sistem pelaporan dan penangannya sering terseok-seok. Sehingga menimbulkan interpretasi yang keliru baik dari institusi sekolah, orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya.
Dilema Sinkronisasi Data Dasar dari Dinas Terkait
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan PTM, jika masih terjadi mismatch pada saat pelaporan data dasar kependudukan antar dinas dari empat kementerian, maka proses kompilasi data dasar harus dimutakhirkan dahulu agar supaya keputusan pelaksanaan PTM untuk masing-masing dinas, masing-masing wilayah tidak bertabrakan.
Seandainya sistem pendataan sudah terpadu, maka masing-masing kementerian bisa membukanya dalam layar dash-board, untuk dibuka dan ditutup setiap saat sejalan dengan dengan dinamika penerapan PPKM. Tata kelola dinamis merupakan jargon peradaban baru pengelolaan PTM berbasis big data yang tunggal, faktual dan terpercaya.