Optimisme Menjaga Peluang 2022

Kenaikan harga komoditas dunia justru lebih banyak menguntungkan Indonesia karena ekspor akan meningkat. Kendati sejauh ini kinerja ekspor mulai menunjukkan tren positif, tantangan Indonesia terhadap ekspor pada 2022 patut diperhatikan. Surplus yang dinikmati Indonesia sepanjang pandemi terjadi akibat kontraksi impor yang lebih dalam dari pada ekspor. Jika ekonomi nasional pulih secara penuh pada 2022, maka impor bisa kembali ke level pada 2019. Oleh sebab itu, bila kita terus memiliki kinerja ekspor yangsama dengan2021,maka Indonesia tidak akan mampu mencapai surplusperdagangan sebesar tahun 2020 atau pun 2021.

Kini, salah satu cara untuk mendongkrak penerimaan ekspor pada 2022 adalah dengan meningkatkan ekspor manufaktur, seperti otomotif, pakaian dan alas kaki, serta furnitur. Selain itu, ekspor produk berbasis komoditas juga perlu ditingkatkan demi memastikan pertumbuhan ekspor bisa lebih tinggi dibandingkan dengan potensi pertumbuhan impor bahan baku atau penolong dan barang modal pada 2022.

2022 adalahgolden momentbagi Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang optimal, sebelum agenda politik menjadi perhatian besar setahun setelahnya, menjelang tahun politik 2024. Meskipun baru akan digelar pada 2024, proses awal pemilu memang akan digelar setidaknya dalam kurun lebih 20 bulan sebelum pelaksanaannya. Artinya, 2022 memang akan menjadi awal berputarnya roda proses pesta demokrasi.Oleh sebab itu, sebelum tensi politik semakin memanas, maka produksi dan ekspor perlu terus ditingkatkan untuk mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Selain itu, kondisi tersebut juga akan merangsang dunia usaha tumbuh dan kompetitif untuk bersaing di kancah global.

Langkah Ekonomi 2022

Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja positif perekonomian 2021 menjadi modal untuk terus bangkit dan optimistis terhadap pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada 2022. Kondisi pandemi Covid-19 tentunya tidak boleh menyurutkan upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 menjadi negara maju berpendapatan tinggi dan tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sektor manufaktur dan jasa modern yang menghasilkan nilai tambah tinggi perlu dikembangkan dan diperkuat menjadi basis perekonomian, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam.

Selanjutnya dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, maka perlu dilakukan pula reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial. Indonesia memiliki potensi (modal dasar) pembangunan yang sangat besar dan lengkap untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat. Akan tetapi, kualitas SDM di Indonesia masih relatif rendah untuk Indonesia bisa melangkah lebih maju.

Pandemi Covid-19 merupakanunprecedented shockyang mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapansocial distancingdan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan eranew normal, meskipunherd immunitydiharapkan telah tercapai pada 2022.

Oleh sebab itu, untuk mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, maka Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Selain itu, pada sisi kebijakan fiskal, pada 2022 perlu diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023. Reformasi fiskal juga perlu terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas atauspending better, serta inovasi pembiayaan.

Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Hal tersebut selanjutnya dapat memperbaiki angka rasio perpajakan untuk penguatan ruang fiskal, dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil. Upaya penguatan belanja berkualitas dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkanmultiplier effectyang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga.