Dituding Kerap Diskreditkan Pemerintah, PKS Sebut Bentuk Kasih Sayang
Rabu, 29 Desember 2021 - 06:47 WIB
loading...
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan bahwa peran PKS sebagai partai oposisi atau di luar pemerintah perlu melakukan fungsi pengawasan dan penyeimbang (check and balances). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS) yang kerap mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah sering dianggap ingin mendiskreditkan pemerintah bahkan membenci pemerintah. Pasalnya setiap kritik yang dilontarkan dianggap hanya asal beda dengan pemerintah.
Terkait hal ini, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan bahwa peran PKS sebagai partai oposisi atau di luar pemerintah perlu melakukan fungsi pengawasan dan penyeimbang (check and balances). Baca juga: Viral Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan, PKS Sentil Kemendagri
"Sebagai fraksi dan partai oposisi, kami menegaskan kembali untuk memberikan pembelajaran politik, melakukan checks and balances dan tidak untuk mengganggu jalannya roda pemerintahan," ujar Jazuli dalam Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi PKS DPR RI tahun 2021 dikutip, Rabu (29/12/2021).
Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan jika pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada umat dan rakyat serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka PKS pun tidak akan malu untuk mengapresiasi kebijakan tersebut.
Namun, lanjut dia, kalau kebijakan itu melukai perasaan rakyat, mencederai rasa keadilan, dan menggerogoti nilai-nilai kedaulatan NKRI maka PKS tidak akan segan untuk memberikan kritikan-kritikan yang membangun dan solutif. Ini merupakan bentuk kasih sayang PKS.
"Jangan dianggap mendiskreditkan pemerintah dan membenci pemerintah. Tetapi itu merupakan bentuk kasih sayang, sehingga kami betul-betul menjadi bagian yang terlihat perannya, meskipun kami oposisi. Kami akan terus mengajak rakyat Indonesia untuk menjaga NKRI," jelasnya.
Kemudian, Jazuli menuturkan dari total 575 anggota DPR RI, PKS hanya memiliki 50 anggota. Sehingga, wajar jika apa yang disuarakan PKS dalam pengambilan keputusan kandas begitu saja.
Terkait hal ini, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan bahwa peran PKS sebagai partai oposisi atau di luar pemerintah perlu melakukan fungsi pengawasan dan penyeimbang (check and balances). Baca juga: Viral Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan, PKS Sentil Kemendagri
"Sebagai fraksi dan partai oposisi, kami menegaskan kembali untuk memberikan pembelajaran politik, melakukan checks and balances dan tidak untuk mengganggu jalannya roda pemerintahan," ujar Jazuli dalam Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi PKS DPR RI tahun 2021 dikutip, Rabu (29/12/2021).
Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan jika pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada umat dan rakyat serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka PKS pun tidak akan malu untuk mengapresiasi kebijakan tersebut.
Namun, lanjut dia, kalau kebijakan itu melukai perasaan rakyat, mencederai rasa keadilan, dan menggerogoti nilai-nilai kedaulatan NKRI maka PKS tidak akan segan untuk memberikan kritikan-kritikan yang membangun dan solutif. Ini merupakan bentuk kasih sayang PKS.
"Jangan dianggap mendiskreditkan pemerintah dan membenci pemerintah. Tetapi itu merupakan bentuk kasih sayang, sehingga kami betul-betul menjadi bagian yang terlihat perannya, meskipun kami oposisi. Kami akan terus mengajak rakyat Indonesia untuk menjaga NKRI," jelasnya.
Kemudian, Jazuli menuturkan dari total 575 anggota DPR RI, PKS hanya memiliki 50 anggota. Sehingga, wajar jika apa yang disuarakan PKS dalam pengambilan keputusan kandas begitu saja.
Lihat Juga :
